Jakarta, MAKRONESIA.ID – Anggota DPR RI dapil NTB, H. Johan Rosihan, ST mengkritisi Pemerintah terkait dengan rendahnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Ia menelaah beberapa dokumen laporan pemerintah dan membandingkan kenyataan di lapangan, bahwa alokasi anggaran pertanian terjadi penurunan dari tahun ke tahun.
Legislator PKS ini mencontohkan seperti pada Tahun 2015, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 28,679 T, 2016 turun menjadi Rp 27,630 T. Penurunan ini terus berlangsung hingga saat ini, yakni pada tahun 2019 penurunan terjadi sampai pada angka 21,1 T. Rendahnya alokasi anggaran pertanian ini tentu berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian yang juga menyebabkan rendahnya kemampuan daya beli petani (Nilai Tukar Petani). Di sisi lain, tambahnya, inflasi di Indonesia terbesar disumbang dari sektor pertanian, khususnya pangan.
“Pemerintah perlu berupaya dengan keras, agar memperbaiki sektor pertanian ini. Kehidupan petani akan semakin sulit bila pemerintah tidak segera turun tangan. Bila terus dibiarkan, akan menjadi sebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia” kata Johan, kemarin.
Johan memberikan gambaran data, bahwa berdasarkan dokumen BPS (September 2018), jumlah penduduk miskin kian bertambah terutama di pedesaan, sebesar 13,10% sedangkan di perkotaan sebesar 6,89%. Dari tahun-ke tahun, angka kemiskinan stagnan tidak beranjak turun. Ini tidak dapat dibiarkan terus berkelanjutan, karena kemiskinan tidak untuk diwariskan.
“Saya sebagai legilastor PKS, mendorong pemerintah agar selalu meningkatkan dan memprioritaskan anggaran pertanian yang berorientasi untuk kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan cara meningkatkan skala ekonomi petani, angka produksi dan produktivitas pertanian. Dengan modernisasi mekanisasi pertanian yang tepat guna, semoga produk pertanian kita mampu meningkatkan daya saing berhadapan dengan produk-produk negara lain yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, tutup Johan. EHS – Redaksi
