Seoul, Korea Selatan, Makronesia.id—LSM Indonesia dorong sinergi OGP dan SDGs Kelompok masyarakat sipil menilai agenda inisiatif pemerintahan terbuka (open government) di Indonesia perlu disinergikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat.
Program Manajer Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), Darwanto yang menghadiri Pertemuan Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018 di Seoul mengatakan, Komitmen Pemerintahan Terbuka tidak mungkin berdiri sendiri untuk mencapai tujuannya sehingga perlu dikombinasikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah sejak dari perencanaan hingga evaluasi program OGP dapat menjadi alat bantu untuk pencapaian target SDGs dari pemerintah pusat hingga daerah,” katanya di sela pertemuan tersebut, Senin (05/11). Ia menambahkan, pemerintahan terbuka sangat penting untuk mendongkrak capaian-capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
“Misalnya, OGP dapat mendongkrak capaian SDGs dalam kemitraan multipihak sehingga kendala-kendala dapat diatasi secara bersama-sama. Yang diperlukan Indonesia adalah kepastian tata kelola open government yang berkelanjutan,” tuturnya.
Di sisi lain, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari mengemukakan, tantangan terbesar inisiatif Open Government Indonesia adalah bagaimana menjamin komitmen-komitmen tersebut tetap berjalan meski ada gonjang ganjing pesta demokrasi. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam OGP harus menjadi agenda prioritas bagi setiap pasangan calon yang beraspirasi memimpin Indonesia agar keberlanjutan komitmen pemerintah terus terlaksana siapapun presidennya.
“Indonesia harus menggerakkan sistem pemerintahan terbuka yang berkelanjutan. Dengan sistem tersebut, agenda-agenda transparansi, anti-korupsi, dan inovasi pelayanan publik dapat terus dikembangkan. Bukan justru mengalami kemunduran ketika ada gonjang ganjing politik,” ujarnya.
OGP Asia Pacific Regional Meeting merupakan konferensi di kawasan Asia Pasific yang diselenggarakan untuk memajukan agenda tatakelola pemerintahan yang mengedepankan kolaborasi, transparansi, keterbukaan informasi, partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Pertemuan tahun ini diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan dan diikuti perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil se-Asia-Pasific.
Menteri PAN RB, Menteri Bappenas, Ketua KPU RI dan beberapa perwakilan KSP dan LKPP hadir dalam pertemuan ini. Unsur masyarakat sipil yang berpartisipsi adalah Medialink, ICW, Indonesian Parliamentary Center (IPC), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YAPPIKA-ActionAid, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG), Transparency International Indonesia (TII).*
