Jakarta, Makronesia.id— Upaya penggiringan opini agar papua diintervensi bangsa asing selain pemerintah Indonesia mulai bermunculan. Adalah Negara Vanuatu, rumpun bangsa-bangsa Melanesia lautan pasifik yang mengehembuskan wacana inrvensi Australia ata srusuh di Papua.
Selain mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di
Papua dalam pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74, Vanuatu meminta Australia turun tangan menangani
konflik di wilayah paling timur Indonesia itu.
Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Ragenvanu mengatakan “sejarah akan
menilai kita” jika tak berbuat apa-apa menanggapi situasi krisis di Papua.
“Sejumlah ahli hukum internasional telah menyerukan (krisis di Papua)
genosida, maksud saya memang telah masuk kriteria genosida. Sejarah akan
mencatat kita dan kita harus berada di sisi yang benar dalam sejarah,”
kata Ragenvanu di New York.
“Australia harus meningkatkan kontribusinya secara substansial dalam
masalah Papua Barat, terutama karena (Australia) berada di Dewan HAM PBB,
(Australia) adalah anggota Forum Kepulauan Pasifik,” paparnya menambahkan
seperti dikutip SBS.
Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas mengecam dugaan
pelanggaran HAM yang terjadi di Papua menyusul kerusuhan terbaru yang terjadi
Wamena pada awal pekan ini.
Di depan seluruh 193 negara anggota PBB
Tabimasmas mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses Komisaris
Tinggi HAM PBB untuk meninjau situasi sebenarnya di Papua.
Di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Australia, Marise
Payne, mendesak seluruh pihak untuk “benar-benar menahan diri” untuk
tidak memperkeruh situasi di Papua.
“Kami tentu sangat khawatir dengan laporan-laporan kekerasan yang terjadi
di Papua dan Papua Barat. Situasi di Papua sangat penting di mana perwakilan kami
di Jakarta terus memonitor kondisi Papua bersama dengan otoritas
(Indonesia),” kata Payne.
Sementara itu, juru bicara Partai Buruh (oposisi pemerintah Australia) untuk
urusan hubungan luar negeri, Penny Wong, mengecam “kekerasan yang terjadi
di Papua”.
Meski begitu, ia menuturkan pihaknya tetap
netral dan mengakui kedaulatan Indonesia di tanah Papua.
“Kami telah mengangkat kekhawatiran terkait pelanggaran HAM di Papua Barat
dan kami akan terus berupaya menjunjung tinggi hak universal semua orang untuk
mengekspresikan pandangan politiknya secara bebas dan damai terkait Papua
Barat,” ucap Wong melalui pernyataan.
“Partai Buruh benar-benar menghormati integritas kedaulatan teritorial
Indonesia, rasa saling hormat terhadap kedaulatan dan integritas kedua negara
tertuang dalam Perjanjian Lombok, yang tetap menjadi landasan kerja sama
keamanan antara Indonesia-Australia,” katanya. (CNNIndonesia/Makronesia.id)
