Medan, Makronesia.id—Calon presiden petahana diduga menggunakan segala sumberdaya yang ada, termasuk unsur-unsur pemerintah agar rakyat tetap memilihnya dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 kali ini.
Buktinya, acara konsolidasi Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Medan , yang dihadiri oleh sejumlah staf ahli Kemensos, menerapkan aturan protokoler yang tidak biasanya. Yaitu menyita setiap telepon seluler anggota PKH yang hadir dalam ruangan, dengan alasan menjaga kondusifitas.
Disinyalir hal tersebut guna menyaring kebocoran-kebocoran video atau percakapan konsolidasi pemenangan petahana.
“Apalagi Kalau bukan untuk secara bebas memberikan muatan-muatan terkait Pemilu April 2019 mendatang,” ucapnya.
Semua PKH dan undangan yang hadir dalam konsolidasi tersebut juga dilarang menyebut angka 2.
“Hanya boleh sebut angka 1 dan 4, untuk itu kami minta agar handphone dimatikan,” ujar sumber kami yang takut namanya dipblikasikan.
Selain itu, diketahui pihak Kementerian terus-menerus melakukan berbagai survey. Mulai dari memeriksa kegiatan medsos para pendamping, sampai melakukan pertanyaan dengan warga miskin penerima manfaat/KPM.
Sumber terpercaya itu menyebutkan, pihak Kemensos ternyata memantau seluruh medsos anggota PKH, salah satu pembicara dalam konsolidasi itu sebut saja dari staf ahli menteri kementerian social yang mengungkapkan, anggota PKH masih banyak yang menjelekkan pemerintah.
“Teman-teman, kami menemukan kegiatan medsos teman-teman menjelek-jelekkan calon nomor 1, Bapak Jokowi. Kemudian ketika kami berada di lapangan menanyakan KPM, sebagian KPM masih banyak yang belum tahu atau belum tersosialisasikan, apa itu PKH?, darimana bantuan diperoleh?,” ujarnya sedikit kesal.
Kemensos juga menakuti-nakuti tenaga-tenaga lapangan kemensos itu dengan terror bubarnya program PKH jika petahana tak terpilih lagi.
“Setelah April kita targetkan menjadi 15 juta penerima manfaat, dan itu jika Bapak Jokowi memimpin dua periode,” ujarnya. (A.Sirait/BA)
