Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berharap jangkauan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan harus lebih luas, terutama bagi pekerja yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan, sebut Wapres, diharapkan seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.
“Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” pesan dalam sambutannya saat menghadiri penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2024, di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Kamis (12/09/2024).
Menurut Wapres, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya, untuk menghadapi kondisi finansial darurat.
“Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Wapres juga mendorong agar inovasi layanan yang telah dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan. Wapres berharap, inovasi seperti digitalisasi layanan dan pengembangan teknologi informasi dapat mempermudah pendaftaran dan pemanfaatan manfaat jaminan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
“Dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo melaporkan bahwa saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 39,2 juta pekerja, termasuk di antaranya 2,8 juta pekerja rentan. Program jaminan sosial ini, menurutnya, sangat penting untuk menahan dampak turunnya jumlah kelas menengah, yang menjadi tantangan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
“Sejak tahun 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun untuk 7,3 juta pekerja/ahli waris dan juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 miliar. Ini adalah wujud negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sejak dini dan memastikan anak-anak pekerja mampu tetap sekolah hingga perguruan tinggi,” ungkap Anggoro.
Ayur
