Indramayu- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meninjau ulang kebijakan moratorium pembukaan program studi (prodi) di perguruan tinggi. Hal ini disampaikan Wapres saat meresmikan Universitas Darul Ma’arif (UDM) di Jl. Raya Kaplongan, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar), Rabu (16/10/2024). Menurutnya, masyarakat harus diberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama pada prodi yang dibutuhkan.
“Kalau ada prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, saya berharap bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan moratorium, supaya dibuka, supaya semua memperoleh kesempatan yang sama, sehingga tidak ada lagi yang terhalang, terkendala,” ujarnya.
Jangan sampai, tutur Wapres, aturan moratorium yang tengah diberlakukan justru menghambat akses masyarakat terhadap program-program studi yang relevan dan memiliki peluang manfaat yang besar di era sekarang ini.
“Kalau bahasa pesantrennya jangan ada yang terhijab, oleh karena aturan-aturan menjadi hijab, sehingga orang tidak bisa memperoleh sesuatu yang sebenarnya akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh pada kesempatan ini, Wapres juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang dapat memakmurkan bumi. Selain itu, ia juga menyoroti peran pesantren yang kini tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang ekonomi.
“Pesantren sekarang juga berfungsi bukan hanya sebagai tempat pendidikan, bahkan pesantren itu difungsikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang ekonomi,” ujarnya.
Wapres menegaskan, pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk prodi ekonomi syariah, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian pesantren dan sektor ekonomi berbasis syariah sebagai bagian dari jihad ekonomi.
“Jihad ekonomi itu jihad besar sebagaimana Syekh Nawawi Albantani mengatakan, mencari rizki dengan tetap menegakkan hak-hak Allah tanpa lalai, itu bukan tanda buta mata hatinya, tetapi itu adalah jihadul akbar [jihad besar],” tuturnya.
Terakhir, kata Wapres, Universitas Darul Ma’arif agar menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi berilmu dan beriman, yang tidak hanya menguasai pengetahuan agama, tetapi juga ilmu umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Semoga hadirnya Universitas Darul Ma’arif dapat menjadi sumber kebaikan, keberkahan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat khususnya Indramayu,” pungkasnya.
Sebelumnya, masalah moratorium pembukaan prodi ini dikeluhkan oleh Ketua Pembina Yayasan Darul Ma’arif, Dedi Wahidi saat menyampaikan laporan pada acara ini. Dedi pun menyebutkan bahwa kuliah pada prodi yang tidak diminati dapat menyebabkan mahasiswa menjadi frustasi. Untuk itu, ia meminta agar moratorium pembukaan prodi yang banyak diminati mahasiswa dibuka kembali.
“Selanjutnya, moratorium perguruan tinggi dan prodi-prodi unggulan yang banyak diminati mahasiswa perlu segera dicabut, agar tidak menghambat laju percepatan upaya mencerdaskan bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada saat yang sama, perguruan tinggi yang sudah tidak ada aktivitasnya mohon segera ditertibkan,” pintanya.
Saat memberikan keterangan pers kepada awak media sesuai acara, Dedi menjelaskan bahwa banyak prodi unggulan yang saat ini dimoratorium seperti ekonomi, hukum, dan sosial politik.
“Pokoknya yang diminati oleh banyak calon mahasiswa itu masih dimoratorium. Mohon ditulis, supaya segera ditinjau kembali untuk melakukan percepatan pertumbuhan kualitas bangsa Indonesia ini,” ujarnya.
Ayur
