Makronesia.id, Jakarta – BSA | The Software Alliance memperkuat ajakan kepada pemerintah dan pelaku bisnis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi perangkat lunak berlisensi dan aman dalam proyek infrastruktur vital mereka, termasuk pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara. Hal ini sebagai respons terhadap meningkatnya serangan siber yang diakibatkan oleh penggunaan perangkat lunak ilegal dalam proyek-proyek pekerjaan publik dan infrastruktur.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat peningkatan signifikan dalam serangan siber di Indonesia pada Agustus 2023, dengan lebih dari 52% insiden melibatkan malware, termasuk serangan ransomware. BSSN menyoroti risiko ganda terkait keamanan siber dan kualitas proyek akibat penggunaan perangkat lunak ilegal.
Dalam konteks proyek pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara, yang melibatkan investasi besar sekitar IDR 523 triliun ($35 miliar USD), BSA menekankan pentingnya penggunaan perangkat lunak berlisensi. Ini akan meningkatkan ketahanan siber proyek dan mengurangi risiko yang terkait dengan perangkat lunak ilegal.
Tantangan serupa juga ditemui di negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. BSA mencatat temuan bahwa beberapa perusahaan di sektor rekayasa dan desain menggunakan perangkat lunak ilegal dalam proyek-proyek infrastruktur nasional, menciptakan kekhawatiran serius terhadap keamanan dan kualitas pekerjaan.
Direktur Senior BSA, Tarun Sawney, menyatakan bahwa perusahaan rekayasa besar yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur nasional menerima alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah. Oleh karena itu, mereka seharusnya berinvestasi dalam perangkat lunak desain yang berlisensi, aman, dan dapat diandalkan.
BSA juga menyoroti praktik menyesatkan di mana pengguna akhir menampilkan lisensi perangkat lunak yang sudah kedaluwarsa untuk menyiratkan kepatuhan palsu. Kerjasama antara BSA dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan rekayasa dan desain tentang manfaat perangkat lunak berlisensi dan aman.
Melalui kampanye ini, BSA bertujuan untuk mendukung inisiatif yang mendorong penggunaan perangkat lunak legal dalam proyek-proyek pekerjaan publik. Keamanan dan integritas proyek infrastruktur menjadi fokus utama BSA, yang akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan pelaku bisnis untuk melindungi sektor ini dari ancaman siber. (EHS-01)
