Jakarta, Makronesia.Id – Di tengah gemerlap gedung pertemuan di Washington, sebuah forum baru bernama Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) baru saja menggelar pertemuan perdananya, Kamis (19/2/2026).
Namun, alih-alih menghadirkan secercah harapan, forum yang dihadiri 47 negara dan sejumlah pengamat itu justru menyisakan rasa pahit. Gaung penderitaan warga Gaza, tangisan anak-anak yang kehilangan, serta hak kemerdekaan Palestina nyaris tak terdengar. Sebaliknya, Gaza seolah direduksi menjadi sebuah properti real estate, sebuah “aset menggiurkan” bagi para investor, seperti tergambar dalam video pembuka yang lebih mirip promosi properti ketimbang rencana kemanusiaan. Video itu bahkan memuji “pencapaian Presiden AS Donald Trump yang tak tertandingi,” sebuah narasi yang disebut mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebagai forum tanpa empati. “Saya tidak merasakan empati dari pidato-pidato pihak Amerika terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza dalam dua tahun terakhir, bahkan tidak disinggung,” ujarnya prihatin [source: user query].
Kritik tajam juga dilontarkan peneliti senior di Brookings Institution, Bruce Jones, yang menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “campuran yang membingungkan antara ambisi dan narsisme, yang tidak memiliki upaya koherensi intelektual.” Di tengah kontroversi itu, Indonesia yang duduk sebagai peserta, mendapati dirinya berada di persimpangan jalan antara diplomasi internasional dan amanat konstitusi.
Suara Nyaring dari Tanah Air
Gema skeptisisme tak hanya datang dari para pengamat internasional. Di dalam negeri, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BoP menuai sorotan tajam, terutama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kekhawatiran utama MUI sangat mendasar: jangan sampai Indonesia terjebak dalam skema perdamaian semu yang hanya menguntungkan penjajah. “Kami tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka (rakyat Palestina) terjajah. Kami ingin rakyat Palestina damai dan merdeka,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menyuarakan kegelisahan umat .
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sejarah panjang konflik Palestina-Israel telah membuktikan bahwa “perdamaian” tanpa keadilan hanya akan abadi dalam penderitaan. MUI pun awalnya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keikutsertaan dalam BoP, mencurigai lembaga ini sebagai alat untuk membungkam aspirasi kemerdekaan Palestina dan melucuti kelompok pejuang seperti Hamas . Apalagi, jejak rekam Donald Trump sebagai inisiator dianggap sangat tidak pro terhadap kemerdekaan Palestina .
Jaminan Presiden di Istana
Menanggapi gelombang kritik dan masukan, Presiden Prabowo Subianto mengundang puluhan pimpinan ormas Islam dan tokoh ulama ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026) malam. Suasana dialog yang terbuka mewarnai pertemuan tersebut. Di hadapan para ulama, Presiden Prabowo tidak hanya menjelaskan alasan strategis di balik keputusan bergabung dengan BoP, tetapi juga memberikan jaminan tegas yang memadai .
Pertama, Presiden menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat kritis dan tidak mutlak. Jika kebijakan atau langkah BoP tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dan kepentingan nasional, Indonesia tidak akan segan untuk abstain dan absen. “Kami masuk di BoP itu bisa tidak ikut (keputusan BoP) ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita,” tegas Presiden, seperti disampaikan Kiai Cholil usai pertemuan .
Kedua, dan ini yang paling penting, Presiden Prabowo membuka opsi untuk keluar sama sekali dari Dewan Perdamaian jika lembaga tersebut terbukti tidak mampu mewujudkan kemaslahatan dan kemerdekaan bagi Palestina. “Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, Beliau (Presiden Prabowo) siap keluar dari BoP. Itu yang saya tangkap begitu,” ungkap Kiai Cholil menirukan pernyataan Presiden . Menteri Luar Negeri Sugiono membenarkan sikap ini, menegaskan bahwa tujuan akhir Indonesia adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina .
Selain itu, Presiden juga memberikan pernyataan penting terkait isu pengiriman pasukan perdamaian. Dengan tegas ia berjanji bahwa personel Indonesia yang dikirim tidak akan dijadikan alat untuk menyerang atau memukul Hamas dan para pejuang kemerdekaan Palestina lainnya. Tugas mereka murni untuk menjaga perdamaian, bukan memerangi penduduk yang ingin merdeka .
Harapan Bersyarat
Penjelasan dan jaminan dari Presiden Prabowo akhirnya mengubah sikap MUI. Lembaga ulama tertinggi di Indonesia itu menyatakan menerima keputusan pemerintah, namun dengan syarat yang tidak bisa ditawar: perjuangan kemerdekaan Palestina harus menjadi prioritas utama. Dukungan ini bersifat bersyarat, dan MUI bersama ormas Islam lainnya akan terus mengawal pergerakan BoP. “Kita berikan waktu kepada Presiden (Prabowo) bagaimana bisa berbuat lebih baik di dalam, tapi kalau memang tidak bisa berbuat maslahat di dalam (BoP), sebagaimana janji presiden, kami menuntut (Indonesia) untuk keluar dari BoP,” ujar Kiai Cholil .
Pertemuan di Istana itu menjadi titik terang di tengah kabut ketidakpastian. Indonesia kini memasuki babak baru diplomasi Palestina dengan membawa “pisau bermata dua”: di satu sisi duduk di kursi perundingan, namun di sisi lain memegang teguh komitmen konstitusi untuk menentang penjajahan. Publik kini menanti, apakah BoP akan benar-benar menjadi jalan menuju perdamaian yang adil, atau hanya akan menjadi panggung sandiwara yang pada akhirnya ditinggalkan Indonesia.
