RelatedPosts
Jakarta (29/4/’26) Makronesia.id — Tragedi tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut 14 nyawa dan menyebabkan puluhan korban luka kini memasuki fase investigasi intensif. Berdasarkan data sementara, korban meninggal didominasi perempuan karena benturan keras terjadi di gerbong khusus wanita pada rangkaian KRL Commuter Line. Kronologi awal menyebut insiden bermula saat sebuah kendaraan taksi diduga menerobos perlintasan sebidang di kawasan Bulak Kapal dan tertemper KRL, memicu gangguan operasional hingga rangkaian berhenti di jalur aktif. Dalam situasi itulah, KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang diduga tak sempat menghindar hingga menghantam keras rangkaian tersebut. Aparat kepolisian, PT KAI, dan tim investigasi keselamatan transportasi kini masih mendalami penyebab pasti tragedi itu.
Namun di tengah derasnya spekulasi soal dugaan human error dan gangguan persinyalan, ahli strategic communications sekaligus mantan Komisaris PT KAI selama delapan tahun, Riza Primadi, justru membongkar lapisan yang lebih dalam. Menurutnya, tragedi itu diduga bukan sekadar kegagalan teknis sesaat, tetapi manifestasi dari kelalaian sistemik yang selama ini dibiarkan mengendap dalam tata kelola transportasi nasional.
“Tragedi di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut 14 nyawa perempuan bukan sekadar angka statistik. Ini adalah manifestasi kelalaian sistemik yang dipelihara di bawah hidung para pemangku kebijakan,” tegas Riza dalam opininya, dikutip Makronesia.id.
Ia menilai publik terlalu sibuk mengunyah narasi pinggiran seperti human error, padahal akar masalah utamanya diduga berada pada absennya proyek Double Double Track (DDT) di lintasan Bekasi Timur.
Riza menyebut, jika jalur DDT Bekasi-Cikarang sudah terealisasi, potensi tabrakan antara KRL Commuter dan kereta jarak jauh bisa diminimalkan karena masing-masing memiliki jalur terpisah.
“Mereka luput bahwa akar masalahnya adalah ketiadaan Double Double Track di ruas tersebut. Jika program DDT Bekasi-Cikarang dieksekusi, musibah berdarah kemarin tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.
Sebagai orang yang pernah berada di dalam sistem, Riza mengaku memahami bagaimana proyek strategis sering kali tersandera birokrasi yang lamban. Menurutnya, manajemen operasional di lapangan sering kali harus bekerja di tengah kebijakan yang tak sinkron, sementara risiko keselamatan terus mengintai.
Lebih jauh, Riza menyoroti persoalan ego sektoral antar-lembaga yang diduga menjadi batu sandungan utama dalam pembangunan sistem keselamatan yang utuh. Ia mengungkap, secara teknis, penggunaan Automatic Train Protection (ATP) sebenarnya dapat menjadi solusi agar sistem sarana dan prasarana kereta dapat saling berkomunikasi dan mencegah tabrakan fatal. Namun problemnya, kata dia, sarana berada di tangan PT KAI sementara prasarana dikendalikan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
“Mengharap keduanya sinkron di tengah tata kelola sekarang? Rumit. Dan kerumitan itu hari ini diduga dibayar dengan nyawa manusia,” katanya tajam.
Ia bahkan mempertanyakan mengapa proyek DDT tersedia dari Jatinegara hingga Bekasi, namun seolah terputus ketika memasuki Bekasi Timur, padahal secara masterplan jalur itu seharusnya berlanjut.
Bagi Riza, narasi teknis yang terus dilempar ke publik berpotensi menjadi cara halus untuk mengaburkan persoalan struktural yang lebih besar. Ia meminta pemerintah berhenti menjadikan petugas lapangan sebagai tameng atas persoalan sistemik yang belum selesai.
“Berhentilah menyalahkan SOP atau petugas lapangan. Musibah ini adalah dugaan dosa besar akibat ketidakjelasan nasib infrastruktur yang disandera ego sektoral dan tata kelola yang buruk,” tegasnya.
Hingga kini, investigasi resmi masih berjalan, dan penyebab final tragedi belum diumumkan. Namun satu hal yang mulai mengeras di ruang publik: jika benar dugaan Riza soal mandeknya DDT menjadi faktor kunci, maka tragedi Bekasi Timur bukan sekadar kecelakaan, melainkan alarm keras bahwa rel transportasi nasional menyimpan retak yang sudah terlalu lama diabaikan. (Alia-Mudira)
