Makronesia.id, Jakarta – Indonesia telah menunjukkan peran pentingnya dalam ekonomi digital global dengan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2023, ekonomi digital Indonesia mencapai nilai mencengangkan sebesar US$82 miliar, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara. Namun demikian, meskipun aktif di ranah digital dan memiliki ekosistem startup yang dinamis, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan adopsi teknologi modern secara menyeluruh.
Permasalahan ini menjadi fokus utama dalam acara CIPS DigiWeek 2024 Press Briefing yang digelar di Jakarta. Acara ini, dengan tema “Sebuah Visi untuk Masa Depan Digital Indonesia,” menghasilkan sebuah Policy Communique yang penting dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Dokumen ini merangkum hasil diskusi aktif antara pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil selama acara yang berlangsung dari 15 hingga 19 Juli 2024.
Salah satu rekomendasi utama dalam Policy Communique adalah peningkatan ketahanan infrastruktur digital dan investasi berkelanjutan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi transformasi digital di masa depan. Anton Rizki, CEO CIPS, menekankan pentingnya regulator untuk merancang kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan di teknologi digital dan infrastruktur pendukungnya.
“Di tengah dinamika global yang meningkat, tekanan perubahan iklim, dan kemajuan teknologi yang pesat, regulator harus mengembangkan kebijakan yang tepat untuk mendukung investasi berkelanjutan di teknologi digital dan infrastrukturnya,” ujar Anton Rizki, mengutip rekomendasi keenam dari Policy Communique.
Dokumen ini menguraikan tujuh rekomendasi penting yang bertujuan untuk memprioritaskan masa depan digital Indonesia. Visi yang melandasi rekomendasi-rekomendasi ini adalah menciptakan ekosistem digital yang mendorong inovasi, melindungi hak-hak, memastikan inklusivitas, dan meningkatkan daya saing global.
Selain masalah ketahanan infrastruktur digital dan pentingnya investasi, Policy Communique juga membahas tentang peningkatan regulasi, adopsi kerangka kerja kebijakan inovatif, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan internet, pemanfaatan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN untuk meningkatkan daya saing global, serta mendalamkan integrasi pasar regional.
“Selain itu, perlindungan privasi data pribadi masyarakat, pendekatan partisipatoris yang bottom-up untuk memastikan akses internet berkualitas universal, dan mengurangi kesenjangan digital tetap menjadi hal yang penting,” tambah Anton Rizki.
Anton menegaskan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal dalam upaya transformasi digital, terutama karena masih ada 57 juta penduduk Indonesia atau 20% dari total populasi yang belum memiliki akses internet.
“Kami berharap kabinet Indonesia yang baru dapat mempertimbangkan usulan-usulan ini dan mengakui peran krusial ekonomi digital dalam menciptakan ekonomi digital yang maju, inklusif, dan bertanggung jawab,” tutup Anton Rizki dalam sesi akhir.
Acara Press Briefing juga dihadiri oleh Andianto Haryoko, Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan TIK dari Kementerian PPN/Bappenas, yang memperkenalkan empat arah kebijakan dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keempat arah kebijakan ini bertujuan untuk menangani transformasi digital, termasuk menyediakan layanan komunikasi berkecepatan tinggi ke daerah yang belum terjangkau, adopsi digital dalam semua layanan publik dan pemerintahan, peningkatan literasi digital, hingga memastikan kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan kondusivitas ruang digital.
“Namun, untuk mencapai arah kebijakan transformasi digital ini, diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah, asosiasi, media, maupun pemangku kepentingan lainnya,” tambah Andianto.
Sutedjo Tjahjadi, Ketua Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), menekankan pentingnya memiliki pembuat kebijakan yang visioner dan paham akan dunia digital. Hal ini diperlukan untuk memastikan akses yang merata, mengingat peran integral dunia digital dalam kehidupan sehari-hari.
“Dengan integrasi digital yang begitu krusial dan relevan, semua pihak harus berinovasi untuk memberikan dampak signifikan dalam dunia digital melalui sumber daya dan pasar yang tersedia,” tegasnya.
Diskusi dan rekomendasi dari CIPS DigiWeek 2024 menyoroti kemajuan dan tantangan Indonesia di ranah digital, serta mendesaknya untuk inisiatif strategis dan kolaborasi untuk mendorong negara ini menuju masa depan digital yang tangguh. (EHS-01)
