Makronesia.id – Julianto Aziz, kuasa hukum Ted Sioeng, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa jaksa penuntut umum (JPU) tampak menghindar dari upaya untuk menggali kebenaran dalam kasus yang melibatkan kliennya.
Dalam sesi persidangan terbaru, Julianto menegaskan bahwa JPU seharusnya memiliki kuasa untuk menghadirkan saksi-saksi kunci yang relevan, namun kenyataannya, hanya beberapa orang yang diperiksa.
“Sebenarnya jaksa mau cari kebenaran atau enggak sih?” tanyanya retoris, menunjukkan ketidakpuasan terhadap pendekatan yang diambil oleh pihak penuntut.
Julianto juga menyoroti bahwa tuduhan yang diajukan oleh JPU terkait dengan dokumen dan formulir yang seharusnya dapat diverifikasi. Ia menegaskan pentingnya kehadiran saksi-saksi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang proses yang terjadi, termasuk petinggi bank yang terlibat.
“Kita pengin tahu mekanismenya dari bawah sampai ke atas,” ujarnya, menekankan perlunya transparansi dalam proses hukum ini.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tidak ada dokumen pendukung yang memadai dalam kasus ini, dan mempertanyakan mekanisme verifikasi yang seharusnya dimiliki oleh bank.
“Pihak JPU seharusnya menghadirkan saksi yg bisa memperkuat tuntutannya terkait formulir pengajuan kredit, serta dokumen pendukung sebagai SOP pengajuan kredit terdakwa kepada pihak Bank Mayapada, yang bisa membuktikan bahwa dokumen tersebut benar ditandatangani terdakwa, dan juga dokumen pendukung lain sebagai verifikasi pengajuan kredit. Bukan sekedar foto yg tidak membuktikan apapun.”
Tim kuasa hukum terdakwa merasa heran JPU tidak pernah menghadirkan saksi utama, dalam hal ini Dirut Mayapada sebagai pemberi izin pencairan kredit, serta notaris yang mengesahkan akad kredit tersebut
“JPU meminta majelis hakim untuk memisahkan perkara tuntutan pidana pasal 378 dengan putusan PKPU di PN Jakarta Pusat. Bagaimana mungkin hal tersebut dipisahkan, sedang dokumen yang diajukan sebagai perkara perdata PKPU Ted Sioeng juga digunakan sebagai dokumen yg jadi dasar tuntutan pidana terdakwa.”
Julianto berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak kliennya dan memastikan bahwa semua aspek hukum diperiksa dengan seksama. Ia berharap agar ke depannya, proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan adil, demi mencapai kebenaran yang sesungguhnya.
“Replik JPU hari ini hanya cerminan dari surat tuntutan namun aspek materil tidak tersentuh. Kami beranggapan JPU tidak menggali lebih dalam soal perkara perdata, mereka malah menghindari,” tutupnya.
