Makronesia.id , Jakarta – Covid 19 menghantam dunia dan berimbas pada hancurnya perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Pemerintahan Joko Widodo dan KH Maruf Amin dengan susah payah berupaya untuk bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan segala cara, sekaligus mengatasi bencana pandemi dan mengupayakan yang terbaik untuk 267 juta rakyat Indonesia.
Akan tetapi saat ini, kami relawan melihat, tidak semua pembantu Presiden terutama di bidang ekonomi, mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja yang diharapkan. Ada yang bahkan jelas justru memperburuk situasi.
Dari BUMN induk, anak dan cucu total ada 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri kereta api, produksi garam, hingga kondom.
Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekenomi yang kuat. Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh.
Viralnya Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin, hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini.
Mulai dari pertentangan soal Data Hutang Kementrian, Penempatan TNI/Polri Aktif, Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris BUMN, Logo Baru BUMN ditengah Pandemi, Video deklarasi Capres 2024, Kasus Denny Siregar, polemik seputar transparansi Rekrutmen 6000-7200 orang Direksi dan Komisaris BUMN, hingga istilah Titipan yang digemborkan Erick Thohir ke media. Semua itu hanya menimbulkan gaduh yang tak perlu terjadi, kalau Menteri BUMN mampu mengambil keputusan dan pernyataan yang tidak menyinggung dan melanggar norma hukum serta rasa keadilan publik.
Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK Massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3425 karyawan BUMN.
Semua gaduh tersebut juga gagal menjadi solusi bagi BUMN dan bagi Pemerintahan Joko Widodo, bahkan justru menambah beban manakala BUMN yang diharapkan jadi penopang, justru menjadi contoh bagi perusahaan swasta lainnya untuk melakukan PHK ditengah Pandemi.
Erick Thohir adalah contoh Menteri yang gagal menjalankan amanah, visi dan misi presiden Jokowi. Padahal Presiden dalam pidato kemarahannya beberapa waktu lalu menekankan pentingnya sense of crisis dan kecepatan respon dari para menteri dalam menghadapi situasi ini.
Erick Thohir adalah “Menteri Gimmick” yang selalu heboh dan gaduh di setiap langkahnya, penuh dengan puja puji dan pemberitaan besar namun kosong dalam Kinerja dan Pencapaian!
Jangankan menjadi penopang ekonomi bangsa, menyelamatkan dirinya saja sepertinya BUMN hari ini tidak mampu.
Jika Presiden Jokowi tidak melakukan tindakan tegas untuk mengganti Menteri BUMN maka segala upaya perbaikan ekonomi menuju kuartal ke 3 bisa dipastikan tidak akan berhasil.
BUMN bukan menjadi pelampung tetapi menjadi batu pemberat yang menarik bangsa ini tenggelam.
Atas pertimbangan tersebut diatas maka kami Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) meminta agar Presiden segera melakukan Reshuffle terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dikarenakan kegaduhan dan ketidakmampuannya memimpin serta memberikan teladan yang baik pada akhirnya akan merugikan pemerintahan Jokowi di periode yang kedua ini.
Sebanyak 50 pimpinan organisasi relawan Jokowi yang tergabung dalam Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) mendorong perombakan atau reshuffle kabinet.
“Pak Jokowi marah sudah empat kali. Marah tak merubah. Jadi kita minta beliau bersikap tegas aja, kalau mau reshuffle ya reshuffle,” tegas Koordinator RBJJ, Aidil Fitri dalam jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2020)( FRT)
