Jakarta, (10/6) Makronesia.id — Lintasarta secara resmi memperkenalkan layanan unggulan terbarunya, Intelligent Core—The Intelligent Foundation Powering Indonesia’s Digital Sovereignty, dalam sebuah media gathering di Jakarta, Selasa (9/6). Ini bukan sekadar peluncuran produk. Ini adalah deklarasi posisi: Lintasarta ingin dikenal bukan lagi sebagai penyedia layanan teknologi biasa, melainkan sebagai Industry Digital Infrastructure Orchestrator bagi ekonomi Indonesia yang sedang berakselerasi ke era kecerdasan buatan.
Intelligent Core mengintegrasikan empat kapabilitas inti perusahaan—yang mereka sebut 4C: Connectivity, Cloud, Cybersecurity, dan Collaboration-AI—dalam satu fondasi digital end-to-end. Fondasi ini, menurut Lintasarta, berdiri di atas tiga prinsip: Sovereign (infrastruktur dan AI berdaulat), Integrated (solusi terpadu lintas 4C), dan Seamless Experience (pengalaman pelanggan yang andal dan efisien).
Ambisi Besar dari Lantai Atas
Presiden Direktur & CEO Lintasarta, Armand Hermawan, merangkum filosofi produk ini dalam satu kalimat:
“Di era AI, perusahaan membutuhkan fondasi yang mampu menghubungkan teknologi menjadi hasil bisnis yang nyata. Melalui Intelligent Core ini, kami membantu pelanggan mengintegrasikan infrastruktur digital dan AI dalam satu Solusi Digital yang aman, andal dan saling terhubung, sehingga pelanggan dapat lebih fokus pada inovasi, pertumbuhan, dan daya saing bisnis.”
— Armand Hermawan, President Director & CEO Lintasarta
Pernyataan itu terdengar meyakinkan. Namun bagi jurnalis yang terbiasa membaca rilis korporasi, kalimat seperti ini sudah sering muncul di dekade-dekade sebelumnya—dengan nama yang berbeda: e-commerce revolution, fintech disruption, cloud-first transformation. Pertanyaannya bukan apakah teknologinya nyata, melainkan seberapa merata dampaknya akan dirasakan.
Lima Solusi, Lima Sektor—Tapi Siapa yang Mampu Bayar?
Lintasarta mengemas Intelligent Core dalam pendekatan Industry Outcome Stacks—solusi vertikal yang dirancang spesifik per sektor industri. Perusahaan ini menyebut lima di antaranya: Secure Banking Stack untuk keuangan, Sovereign Government Stack untuk pemerintahan, Smart Factory Stack untuk manufaktur, Connected Healthcare untuk kesehatan, dan Omnichannel Retail untuk ritel.
Daftar ini menarik sekaligus meninggalkan celah. Dari lima sektor yang disebutkan, semuanya berkarakter besar dan padat modal—perbankan, pemerintah, manufaktur, kesehatan, ritel modern. Tidak ada satu pun yang menyebut UMKM, koperasi, pertanian rakyat, atau pendidikan tinggi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 65 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang juga tengah menapaki jalan digitalisasi—dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas.
Ini bukan kritik terhadap pilihan bisnis Lintasarta—sangat wajar jika perusahaan membidik segmen korporasi besar yang menjanjikan margin dan skalabilitas. Namun perlu dicatat: ketika narasi resminya adalah “fondasi kedaulatan digital Indonesia,” maka cakupan segmen menjadi pertanyaan legitimasi, bukan sekadar strategi pasar.
Membedah Klaim: Antara Sovereign dan Ketergantungan Teknologi
Kata “sovereign” atau berdaulat adalah klaim paling berat dalam peluncuran ini, dan paling perlu diperiksa. Lintasarta menyebut dirinya membangun “sovereign infrastructure” dan “sovereign AI” sebagai pilar utama Intelligent Core.
Apa yang Sesungguhnya Dimaksud ‘Sovereign AI’?
Dalam konteks industri teknologi global, kedaulatan AI merujuk pada kemampuan suatu negara atau entitas untuk mengembangkan, mengendalikan, dan mengoperasikan sistem AI tanpa ketergantungan kritis pada pihak asing—terutama menyangkut data, model, dan infrastruktur komputasi. Ini mencakup setidaknya tiga lapis: (1) data sovereignty—data tidak melintas atau tersimpan di yurisdiksi asing tanpa kendali, (2) model sovereignty—model AI yang digunakan dikembangkan atau dikendalikan secara lokal, dan (3) compute sovereignty—infrastruktur komputasi berada di dalam negeri.
Lintasarta, sebagai bagian dari Indosat Ooredoo Hutchison Group, memang memiliki infrastruktur data center dan jaringan yang berbasis di Indonesia—ini modal penting untuk klaim data sovereignty. Namun di sisi model AI, pertanyaan lebih pelik: model besar (LLM) yang menjadi tulang punggung collaboration-AI pada umumnya dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan AS dan Eropa. Apakah Lintasarta menggunakan, mengintegrasikan, atau hanya mereselling layanan AI pihak ketiga dalam kemasan lokal?
Rilis pers tidak memberikan jawaban eksplisit atas ini. Dan ketidakjelasan itu perlu diisi—bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan transparansi dari perusahaan. Sovereign bukan sekadar soal lokasi server; ia adalah soal siapa yang memegang kunci.
74.196 Jaringan: Angka yang Kuat, Tapi Seberapa Dalam Jangkauannya?
Lintasarta mengklaim saat ini melayani lebih dari 2.300 pelanggan korporasi dengan 74.196 jaringan di seluruh Indonesia. Angka ini memang besar untuk ukuran penyedia B2B enterprise. Namun “di seluruh Indonesia” perlu dikalibrasi. Konsentrasi jaringan digital korporasi Indonesia mayoritas masih berada di Jawa—khususnya Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung. Kawasan timur Indonesia, Kalimantan pedalaman, Nusa Tenggara, dan Papua masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar yang jauh berbeda dari apa yang Intelligent Core tawarkan.
Efek Samping yang Perlu Diantisipasi: AI dan Displacement Tenaga Kerja
Di balik kemajuan yang Lintasarta tawarkan, ada agenda yang lebih lebar yang perlu dibaca bersamaan: percepatan adopsi AI di sektor-sektor kunci Indonesia—perbankan, manufaktur, ritel, pemerintahan—membawa serta risiko displacement tenaga kerja dalam skala signifikan.
Secure Banking Stack yang mengotomatisasi proses back-office perbankan berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga entry-level di sektor keuangan. Smart Factory Stack yang mengintegrasikan AI ke lini produksi dapat mempercepat substitusi pekerja manual di pabrik-pabrik yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja besar di Jawa dan Sumatera. Omnichannel Retail yang menghubungkan kanal online-offline mengubah struktur distribusi ritel—dan berpotensi meminggirkan toko-toko kecil yang belum memiliki kemampuan integrasi digital.
Tidak ada satu pun dari klausul ini yang salah secara teknis—efisiensi memang tujuan dari otomasi. Namun dalam konteks Indonesia yang masih memiliki angka pengangguran terbuka di atas 4,8 persen (BPS, Februari 2025) dan kualitas tenaga kerja yang belum merata, percepatan AI tanpa program transisi yang serius akan menciptakan kesenjangan baru. Teknologi bergerak lebih cepat dari kemampuan manusia untuk beradaptasi—dan di situlah kebijakan publik memainkan peran yang tidak bisa digantikan oleh solusi teknologi mana pun.
AI Factory dalam Ekosistem Indosat: Strategi Konsolidasi yang Perlu Diawasi
Posisi Lintasarta sebagai “AI Factory” dalam ekosistem Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Group memperjelas peta konsolidasi bisnis digital Indonesia. IOH—hasil merger Indosat dan Hutchison 3 Indonesia tahun 2022—kini membangun struktur holding teknologi yang terintegrasi vertikal: dari jaringan telekomunikasi (Indosat), infrastruktur digital enterprise (Lintasarta), hingga layanan AI korporasi.
Konsolidasi seperti ini lazim di industri telekomunikasi global—Singtel dengan NCS, Telstra dengan Telstra Purple, Deutsche Telekom dengan T-Systems. Namun dari perspektif ekosistem industri nasional, integrasi vertikal yang dalam perlu diimbangi dengan keterbukaan terhadap mitra ekosistem yang lebih kecil, interoperabilitas dengan solusi pihak ketiga, dan komitmen agar tidak menjadi “walled garden” yang mempersulit perpindahan pelanggan (vendor lock-in).
Kemajuan Tanpa Pemerataan Adalah Risiko Baru
Intelligent Core adalah produk yang secara teknis koheren dan relevan dengan kebutuhan enterprise besar Indonesia. Lintasarta memiliki kapabilitas, skala, dan pengalaman yang tidak bisa diabaikan—sejak 1988 melayani komunikasi data korporasi, dan kini mentransformasi diri menjadi orkestrator infrastruktur digital bertenaga AI.
Namun narasi “kedaulatan digital Indonesia” yang menjadi tagline utamanya memikul tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar melayani 2.300 pelanggan korporasi. Kedaulatan digital sejati bukan hanya soal di mana server berada atau siapa yang mengoperasikan jaringannya—ia adalah soal apakah transformasi ini memperlebar atau mempersempit jarak antara mereka yang sudah terhubung dan mereka yang belum.
Kemajuan tanpa pemerataan bukan kemajuan—ia adalah akumulasi ketimpangan dengan wajah baru. Dan inilah yang perlu terus ditagih dari setiap pemain infrastruktur digital yang mengklaim membawa fondasi bagi seluruh Indonesia.
