
Makronesia.id – JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno (BEM FISIP UBK) menggelar diskusi panel kritis bertajuk “Soeharto, PKI, dan Gestok: 1 Oktober Bukan Hari Kesaktian Pancasila” pada Kamis, 1 Oktober 2026. Acara yang berlangsung di Aula Dr. Ir. Soekarno, Kampus UBK, Menteng, Jakarta Pusat ini bertujuan untuk mengulas dan membedah kembali narasi sejarah seputar peristiwa Gerakan Satu Oktober (Gestok) dan legitimasi penetapan Hari Kesaktian Pancasila.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, mulai dari tokoh organisasi keagamaan, praktisi politik, akademisi, hingga perwakilan mahasiswa, antara lain:
• Savic Ali (Ketua PBNU 2021-2026)
• Dwi Rio Sambodo (Anggota DPRD DKI Jakarta)
• Abdullah Ali (Akademisi)
• Milchias Jacob (Sekretaris BEM FISIP UBK)
Dalam pemaparannya, para pembicara menyoroti pentingnya meluruskan distorsi sejarah yang dikonstruksikan selama era Orde Baru. Perspektif kritis dihadirkan untuk menguji kembali apakah momentum 1 Oktober tepat direduksi hanya sebagai simbol “kesaktian” politik ideologi tertentu, atau semestinya dimaknai sebagai refleksi kelam kemanusiaan dan dinamika geopolitik masa lalu yang perlu dibaca secara lebih objektif oleh generasi muda.
Sekretaris BEM FISIP UBK, Milchias Jacob, menegaskan bahwa forum akademik ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk merawat daya kritis. Sebagai kampus yang membawa nama besar Bung Karno, UBK dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk terus membuka ruang dialog terhadap catatan sejarah bangsa yang masih menyisakan perdebatan.
Melalui diskusi panel ini, BEM FISIP UBK berharap masyarakat khususnya generasi intelektual muda—dapat melihat sejarah tidak secara hitam-putih, melainkan dengan pendekatan ilmiah yang berbasis pada validitas data dan fakta yang komprehensif.

Diskusi sejarah menjadi bagian penting untuk memperlebar kampus ucap Dwi Rio Sambodo.
Melalui tempaan itelektual seperti ini mahasiswa diharapkan bisa membangun kehidupan yang lebih produktif sebagai calon pemimpin bangsa dan intelektual muda tegas Dwi.
21 Oktober 1945 dalam rangka meningkatkan itu harus dilandaskan pada pemikiran yang kritis, yang terbuka, yang dialektis. Tidak bisa pemikiran terhadap satu kejadian, peristiwa atau apapun namanya itu hanya tinggal,statis dan moni- tafsir ujarnya. Menurut Dwi kampus harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menajamkan analisis dan terlatih melihat sejarah secara objektif. Pasalnya setiap catatan sejarah pasti memiliki potensi distorsi. tempat ini juga bagian dari rekan – rekanmahasiswa untuk menajamkan dan terlatih untuk melihat dan meluruskan sejarah dimatanya. Karena bagaimanapun juga apapun nama sejarahnya pasti akan ada distory kata Dwi.
Dwi menjelaskan forum ini juga menjadi upaya mahasiswa untuk meluruskan sejarah sesuai dengan kacamata dan standard keilmuan mahasiswa itu sendiri, bukan hanya menerima versi yang sudah ada. Iya berharap, aktivitas forum intelektual di kampus tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu melahirkan produk intelektual yang konkret.
Tentu kita mengharapkan semua aktifitas forum intelektual dikampus hari ini bisa melahirkan rekomendasi atau tulisan atau catatan yang setidaknya akan menambah tebal data catatan yang sudah ada sebelumnya.pungkasnya.







