Makronesia.id, Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memulai DigiWeek 2024 dengan mengangkat tema krusial tentang infrastruktur digital, investasi berkelanjutan, dan kebijakan inovatif yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Acara ini berlangsung di Le Meridien, Jakarta Pusat, dan menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis.
“Dalam mengejar standar digital yang terpusat, regulasi yang kuat dibutuhkan untuk mencakup aspek lebih luas, bukan hanya sektor telekomunikasi dan perbankan,” ungkap Prasetya Dwicahya, Co-Founder dan COO Think Policy Indonesia, dalam sesi pembuka yang bertajuk “Policy Pioneers: Shaping the Future of Indonesia’s e-Conomy”. Indonesia, yang saat ini memiliki nilai ekonomi digital sebesar US$82 miliar, diharapkan dapat memaksimalkan potensinya melalui kebijakan yang visioner.
Prasetya menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur digital publik seperti identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital untuk memperkuat inklusivitas ekonomi dan kepercayaan lintas sektor. Ia juga menekankan perlunya memberikan insentif bagi talenta digital di berbagai sektor sebagai pendorong utama inovasi.
Anton Rizki Sulaiman, CEO Center for Indonesian Policy Studies, menambahkan bahwa tantangan dalam merumuskan kebijakan di era transformasi digital memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan. Regulatory sandboxes dan metodologi test-and-learn diusulkan sebagai alat esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan inovasi.
Sementara itu, Rosy Widyawati dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), menyoroti perlunya transformasi ekonomi digital yang melibatkan pengembangan sumber daya manusia digital, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi, dan stabilitas makroekonomi.
“Kami berfokus pada pengembangan infrastruktur digital yang merata, mengurangi kesenjangan keterampilan, mengelola risiko keamanan siber, dan memperkuat kebijakan ekosistem digital yang inklusif,” ujarnya. Rosy menegaskan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) di semua lembaga untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan kredibel.
Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan diharapkan dapat memastikan pemantauan yang konsisten terhadap tujuan pembangunan nasional. Evaluasi rutin yang dilakukan, termasuk tinjauan triwulanan dan setengah tahunan, menjadi kunci dalam melacak kemajuan terhadap 45 indikator yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, DigiWeek 2024 tidak hanya menjadi forum diskusi strategis, tetapi juga momentum untuk mendorong Indonesia menuju masa depan digital yang inklusif dan inovatif. Sinergi antara kebijakan visioner, investasi berkelanjutan, dan partisipasi aktif semua pihak diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi ekonomi digital Indonesia.
Kunjungi situs resmi CIPS untuk informasi lebih lanjut tentang DigiWeek 2024 dan upaya mereka dalam memajukan ekonomi digital Indonesia. (EHS-01)
