• Indeks Berita
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
Monday, May 11, 2026
MAKRONESIA.ID
  • Login
  • Home
  • Nasional
  • Ekonomi
    • Mikro
    • Makro
  • Tekno
  • Digital Life
  • Ragam
  • Pendidikan
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Ekonomi
    • Mikro
    • Makro
  • Tekno
  • Digital Life
  • Ragam
  • Pendidikan
No Result
View All Result
Makronesia.id
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Ketua Umum HIPMI Dukung Kebijakan Jual Beli Nikel Dengan Dasar HPM

Editor by Editor
November 29, 2019
in Ekonomi, Nasional
0 0
0
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA, MAKRONESIA.id– Komisi VII mendesak Menteri ESDM menerapkan kebijakan jual beli nikel berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM). Kebijakan itu harus mengatur transaksi pembelian Nikel oleh Industri Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) harus berdasarkan HPM. Selain itu, jika terjadi selisih kadar Nikel pada saat loading hingga tiba di lokasi (unloading) maka yang menjadi patokan adalah hasil surveyor pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming menyatakan bahwa Ia dan HIPMI mendukung kebijakan perihal penggunaan HPM sebagai dasar dari transaksi pembelian nikel.

RelatedPosts

Mesin Penghisap Uang Rakyat

Pemerintah BPRI Danantara dan Kementrian Pertanian Dikabarkan Telah Mengalokasikan Dana Sebesar 20 Triliun untuk Membangun Ekosistim Peternak Ayam

Lintasarta 38 Tahun: Bisakah Beyond AI Factory Jadi Tulang Punggung Ekonomi AI Indonesia?

“Untuk harga pembelian nikel oleh smelter prinsipnya setuju jika harus menggunakan HPM sebagai dasar harga. Kami mendukung ketatapan yang sudah diatur oleh pemerintah,” ujar Maming di Jakarta (28/11/2019).

CEO dari Holding Company bernama PT Maming 69 dan PT. Batulicin 69 yang saat ini membawahi sebanyak 55 entitas anak perusahaan ini, menurutnya surveyor yang terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak jika terjadi selisih kadar nikel pada saat loading dan unloading akan meminimalisir miskomunikasi.

“Surveyor yang terlebih dahulu ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak jika terjadi selisih kadar nikel pada saat loading dan unloading nantinya akan meminimalisir miskomunikasi yang akan terjadi. Selain itu tentunya akan lebih memperlancar setiap transaksi jual beli nikel,” tambahnya.

Mardani yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pematangan kebijakan perihal transaksi jual beli nikel ini. Pemerintah harus lebih melindungi para pengusaha lokal dari pengusaha asing.

“Kami harap pemerintah akan semakin serius dalam pematangan kebijakan perihal transaksi jual beli nikel ini. Pengusaha lokal patutnya juga lebih mendapat perlindungan dari pemerintah agar tidak termakan oleh asing. Karena tanpa backup pemerintah, pengusaha lokal akan sangat sulit atau bahkan tidak bisa bertahan,” tutupnya. (AM/BA)

Tags: HIPMIHPM
ShareTweetPin

Related Posts

Grafis Judi Onlien dan Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia

Mesin Penghisap Uang Rakyat

May 10, 2026
Pemerintah BPRI Danantara dan Kementrian Pertanian Dikabarkan Telah Mengalokasikan Dana Sebesar 20 Triliun untuk Membangun Ekosistim Peternak Ayam

Pemerintah BPRI Danantara dan Kementrian Pertanian Dikabarkan Telah Mengalokasikan Dana Sebesar 20 Triliun untuk Membangun Ekosistim Peternak Ayam

May 9, 2026
Lintasarta 38 Tahun: Bisakah Beyond AI Factory Jadi Tulang Punggung Ekonomi AI Indonesia?

Lintasarta 38 Tahun: Bisakah Beyond AI Factory Jadi Tulang Punggung Ekonomi AI Indonesia?

May 7, 2026
Pasar Property Jakarta Memasuki Fase Pertumbuhan Yang Berkelanjutan

Pasar Property Jakarta Memasuki Fase Pertumbuhan Yang Berkelanjutan

May 6, 2026
KAI Gelar Tahlilan dan Doa Bersama untuk Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

KAI Gelar Tahlilan dan Doa Bersama untuk Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

May 4, 2026
PKP Tegaskan Pendidikan Nasional Harus Jadi Fondasi Utama Pembangunan Manusia Indonesia

PKP Tegaskan Pendidikan Nasional Harus Jadi Fondasi Utama Pembangunan Manusia Indonesia

May 2, 2026

POPULAR

  • Balaraja City Square Bangkit Kembali Bangun Pasar Laris SAIMAN Untuk Pedagang Dan Pengusaha Lokal

    Balaraja City Square Bangkit Kembali Bangun Pasar Laris SAIMAN Untuk Pedagang Dan Pengusaha Lokal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sepak Terjang dan Profil Dirut PLN Darmawan Prasodjo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cerita Sukses Grounds Studio Brand Fashion Asal Bandung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LindungiHutan Dorong Aksi Nyata untuk Lingkungan di Hari Bumi 2025

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mudik Tanpa Drama: 7 Tips Agar Mobil Nggak Ngambek Saat Lebaran

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Home
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Digital Life
  • Ragam
  • Pendidikan

© 2025 Makronesia.id - Support By eyepeMedia

No Result
View All Result
  • Home
  • Indeks Berita
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Login

© 2025 Makronesia.id - Support By eyepeMedia

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In