• Indeks Berita
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
Friday, November 20, 2026
MAKRONESIA.ID
  • Login
  • Home
  • Nasional
  • Ekonomi
    • Mikro
    • Makro
  • Tekno
  • Digital Life
  • Ragam
  • Pendidikan
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Ekonomi
    • Mikro
    • Makro
  • Tekno
  • Digital Life
  • Ragam
  • Pendidikan
No Result
View All Result
Makronesia.id
No Result
View All Result
Home Feature

Remisi di Era Prabowo: Hak Narapidana atau Isu Jual Beli?

Redaksi Makronesia by Redaksi Makronesia
January 29, 2025
in Feature
0 0
0
Share on FacebookShare on Twitter

 

Makronesia.id, Jakarta – Remisi bagi narapidana kembali menjadi sorotan setelah pernyataan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prof. Laode M. Syarif, yang mengungkapkan adanya dugaan praktik jual beli remisi. Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), yang menegaskan bahwa pemberian remisi telah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan tanpa praktik jual beli.

RelatedPosts

Ujung Batas Legitimasi: Menakar Makna di Balik Langkah Mundur Gibran Rakabuming Raka

Mundurnya Gibran dan Langkah Keluarga Jokowi Menuju 2029

“Saya Koordinasikan Dulu, Ya”: Kalimat Paling Sopan untuk Mengaku Tak Berdaya

Staf Khusus Menteri Imipas, Abdullah Rasyid, menepis dugaan tersebut dan menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Menteri Agus Andrianto, Imipas menjalankan tugasnya sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo. “Jika ada yang menyatakan bahwa remisi bisa diperjualbelikan, hal itu perlu dibuktikan lebih lanjut. Kami memastikan bahwa Imipas bekerja sesuai aturan dan prinsip transparansi,” ujar Rasyid dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Polemik ini bermula dari pernyataan Laode dalam sebuah diskusi di Aula Griya Gus Dur, Jakarta, sehari sebelumnya. Ia menyebut bahwa ada dugaan narapidana dapat membeli remisi dengan sejumlah uang. “Dengar-dengar, ada yang bisa membeli remisi, baik 10 hari, 1 bulan, bahkan 6 bulan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Rasyid menilai pernyataan Laode sebagai tuduhan yang tidak berdasar. “Jika memang ada bukti, sebaiknya segera dilaporkan kepada kami, bukan sekadar menjadi isu yang berkembang di publik,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Rasyid mengungkapkan bahwa pemberian remisi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam aturan tersebut, remisi merupakan salah satu hak narapidana yang diberikan berdasarkan perilaku dan syarat tertentu. Selain remisi, ada pula hak-hak lain seperti asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, hingga cuti menjelang bebas.

“Pemberian remisi dilakukan dengan syarat ketat dan prosedur yang transparan. Tidak ada diskriminasi dalam sistem pemasyarakatan kita. Jika ada indikasi penyimpangan, kami siap menindaklanjutinya,” jelas Rasyid.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan sistem pemasyarakatan. “Kami membuka diri terhadap kritik, tetapi harapannya, jika ada informasi mengenai penyimpangan, sebaiknya dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.

Di tengah perdebatan soal remisi, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan amnesti bagi sekitar 44.000 narapidana. Menteri Imipas, Agus Andrianto, menjelaskan bahwa amnesti ini diberikan kepada narapidana dengan kategori tertentu, seperti kasus politik, pelanggaran Undang-Undang ITE, narapidana yang mengalami gangguan jiwa, penderita HIV/AIDS, serta pecandu narkotika yang memerlukan rehabilitasi.

“Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan dan memperkuat rekonsiliasi nasional. Ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo tentang keadilan dan hak asasi manusia,” ungkap Agus.

Dengan adanya kebijakan remisi dan amnesti ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan adil. Namun, di sisi lain, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya tetap menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Imipas dan pihak terkait.

Apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa keadilan bagi para narapidana, atau justru membuka celah bagi praktik yang merugikan hukum? Hanya waktu dan pengawasan publik yang bisa menjawabnya. (EHS-01)

ShareTweetPin

Related Posts

Ujung Batas Legitimasi: Menakar Makna di Balik Langkah Mundur Gibran Rakabuming Raka

Ujung Batas Legitimasi: Menakar Makna di Balik Langkah Mundur Gibran Rakabuming Raka

November 12, 2026
Mundurnya Gibran dan Langkah Keluarga Jokowi Menuju 2029

Mundurnya Gibran dan Langkah Keluarga Jokowi Menuju 2029

November 12, 2026
“Saya Koordinasikan Dulu, Ya”: Kalimat Paling Sopan untuk Mengaku Tak Berdaya

“Saya Koordinasikan Dulu, Ya”: Kalimat Paling Sopan untuk Mengaku Tak Berdaya

October 19, 2026
Budi Alimuddin : Media dan Public Relations Eksperts!

Budi Alimuddin : Media dan Public Relations Eksperts!

June 17, 2026
PENAWARAN IKLAN

PENAWARAN IKLAN

June 13, 2026

“Bangunlah Jiwanya: Kebangkitan yang Kita Nyanyikan tapi Lupa Menjalani”

May 20, 2026

POPULAR

  • Sepak Terjang dan Profil Dirut PLN Darmawan Prasodjo

    Sepak Terjang dan Profil Dirut PLN Darmawan Prasodjo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Balaraja City Square Bangkit Kembali Bangun Pasar Laris SAIMAN Untuk Pedagang Dan Pengusaha Lokal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Profesor dan Doktor Politeknik Negeri Padang Bacakan Puisi “Kampus Limau Manis”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cerita Sukses Grounds Studio Brand Fashion Asal Bandung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Politeknik Negeri Padang Gelar Pelatihan IELTS, Bahasa Jepang, Mandarin, Arab, dan Prancis untuk Siapkan Lulusan Berdaya Saing Global

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Home
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Digital Life
  • Ragam
  • Pendidikan

© 2026 Makronesia.id - Support By eyepeMedia

No Result
View All Result
  • Home
  • Indeks Berita
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Login

© 2026 Makronesia.id - Support By eyepeMedia

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In