Oleh: Budi Alimuddin | Opini Makronesia.id 12 November 2026
Pada Selasa, 10 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana. Menurut Menteri Sekretaris Negara, pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam dan di dalamnya Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri. Kabar itu menyebar pada Rabu malam, dan pada Kamis, 12 November, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR.
Dalam sepekan terakhir, ada tiga peristiwa yang terjadi hampir bersamaan: Gibran mundur, DPR menggulirkan hak menyatakan pendapat terhadap dirinya, dan Jokowi secara terbuka menunjukkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketiganya sulit dibaca satu per satu. Karena itu, saya mencoba membacanya sebagai satu rangkaian.
Pertanyaan besarnya sederhana: apakah keluarga Jokowi sedang kehilangan pengaruh di pemerintahan Prabowo, atau justru sedang menyiapkan jalan politik sendiri menuju Pemilu 2029? Menurut saya, pertanyaan kedua lebih layak mendapat perhatian serius.
Mengapa Gibran mundur?
Persoalan ini bermula dari syarat pendidikan saat Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden pada 2024. Mahkamah Konstitusi pernah menjadi sorotan dalam perkara syarat usia calon, dan belakangan persoalan dokumen pendidikan kembali mencuat. Mahkamah Konstitusi sendiri menegaskan bahwa lewat perkara tersebut mereka tidak bisa membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
Meski begitu, tekanan politik tetap berjalan. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai mengajukan hak menyatakan pendapat. Ini adalah langkah awal DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh seorang pejabat, dan bisa berujung pada proses pemberhentian. Di sisi lain, PAN juga sempat mendorong Gibran mundur jika menolak keputusan hukum.
Di sini kita perlu melihat perbedaan yang sering dianggap sepele. Mengundurkan diri adalah keputusan pribadi. Pemberhentian lewat pemakzulan adalah proses politik dan konstitusional yang dijalankan lembaga negara, dan biasanya meninggalkan catatan yang lebih berat di mata publik.
Karena itu, mundur dapat dibaca sebagai cara mengendalikan risiko. Namun, kita belum tahu pasti apa yang ada di kepala Gibran. Tidak ada bukti yang cukup bahwa pengunduran dirinya adalah hasil kesepakatan rahasia antara dirinya, Jokowi, dan Prabowo. Kita hanya bisa membaca motif dari tindakan yang terlihat.
Ada pula satu hal yang perlu dicatat. Menurut pemberitaan JawaPos, Gibran tetap berhak atas hak keuangan sebagai bekas wakil presiden sesuai undang-undang yang berlaku. Mundur dari jabatan, dengan kata lain, tidak otomatis membuat seseorang kehilangan semua fasilitas.
Pertanyaan yang lebih menarik adalah: setelah tidak lagi menjabat, apakah Gibran kehilangan seluruh modal politiknya? Jawabannya belum tentu. Jabatan memberi akses pada kekuasaan formal. Tetapi jaringan, popularitas, dan hubungan dengan elite tidak otomatis hilang ketika jabatan berakhir.
Jokowi dan PSI: langkah yang sudah berjalan lebih dulu
Fakta penting yang sering terlewat adalah keterlibatan Jokowi di PSI. Pada 26 September 2026, di Bandung, Jokowi memperlihatkan kartu tanda anggota PSI dan menyebut dirinya sudah bergabung sejak 14 Oktober 2025. Artinya, keanggotaan ini sudah berjalan hampir setahun sebelum krisis pengunduran diri Gibran.
PSI dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Kabarnya, Jokowi juga akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026. Kaesang sendiri sudah menyatakan niat maju sebagai calon anggota DPR pada 2029 di Jawa Tengah.
Kombinasi ini cukup jelas: figur dengan dua periode kepresidenan dan ketua umum partai dalam satu keluarga. Menurut seorang pengamat yang dikutip media, hubungan Jokowi dan Kaesang kini sudah bersifat struktural, bukan lagi sekadar hubungan ayah dan anak. Pernyataan itu layak dicatat karena menunjukkan bahwa PSI kini dibaca publik sebagai kendaraan politik keluarga.
Namun, popularitas tidak sama dengan suara. PSI memperoleh sekitar 1,89 persen suara nasional pada Pemilu 2019 dan sekitar 2,81 persen pada Pemilu 2024. Keduanya masih di bawah ambang batas parlemen 4 persen, dan kini mulai muncul wacana untuk menaikkannya.
Jadi, tantangan PSI bukan sekadar membuat Jokowi tetap terlihat dalam politik nasional. Tantangannya adalah membuktikan bahwa pengaruh Jokowi bisa berubah menjadi organisasi yang hidup, kader yang bekerja, dan kursi di parlemen.
Ketika Prabowo membangun kekuasaannya sendiri
Dalam politik, hubungan antara orang yang membantu seseorang naik ke kekuasaan dan orang yang kemudian berkuasa jarang berjalan mulus. Jokowi mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 ketika ia masih menjabat presiden. Setelah berkuasa, wajar jika Prabowo ingin menyusun pemerintahan dengan arah dan orang-orangnya sendiri.
Benturan kecil di level ini tidak otomatis berarti perang. Bisa saja Prabowo memang ingin mandiri. Bisa juga ada perbedaan pandangan soal kebijakan dan cara mengelola kekuasaan. Kita perlu berhati-hati agar tidak langsung menyimpulkan bahwa ada operasi sistematis untuk menyingkirkan jaringan Jokowi. Bukti yang tersedia belum mengarah ke sana.
Yang bisa kita pegang adalah prinsip umum: pemimpin yang sedang berkuasa membutuhkan ruang untuk menentukan arahnya sendiri. Mantan presiden bisa tetap berpengaruh, tetapi pengaruh tidak sama dengan kendali atas kebijakan. Inilah bedanya memiliki akses ke kekuasaan dan memiliki kendali atas kekuasaan.
Pelajaran dari Kolombia
Pola seperti ini pernah terjadi di Kolombia. Pada 2010, Álvaro Uribe mendukung Juan Manuel Santos, mantan menterinya, untuk menjadi presiden. Setelah berkuasa, Santos mengambil arah yang berbeda, terutama dalam upaya perdamaian dengan kelompok gerilya FARC. Uribe menentang langkah itu. Hubungan keduanya memburuk, lalu berubah menjadi persaingan terbuka. Uribe kemudian membangun kendaraan politik untuk mengkritik pemerintahan Santos.
Pelajarannya sederhana. Dukungan dari pemimpin lama tidak menjamin hubungan tetap harmonis setelah kekuasaan berpindah. Penerus butuh keleluasaan. Pendahulu ingin tetap punya pengaruh. Ketika dua kebutuhan ini bertabrakan, hubungan bisa berubah menjadi kompetisi.
Tentu, Indonesia punya sistem politik dan kondisi sosial yang berbeda. Meski begitu, pola hubungan antara pendahulu dan penerus ini tetap relevan sebagai pembanding.
Bukan sekadar pecah kongsi, tetapi mencari posisi tawar
Saya tidak melihat Jokowi dan Prabowo harus menjadi dua kubu yang bermusuhan selamanya. Kemungkinan yang lebih realistis adalah keluarga Jokowi sedang membangun kekuatan sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada akses di pemerintahan.
Dalam skema ini, masing-masing punya peran yang berbeda. Jokowi memiliki jaringan dan pengalaman komunikasi politik. Kaesang memegang kendali partai. Gibran, di luar pemerintahan, masih bisa menjaga eksistensinya lewat aktivitas publik dan jaringan. Namun, belum ada bukti bahwa pembagian peran ini sudah disepakati sebagai strategi keluarga. Ini masih berupa pembacaan dari pola yang terlihat.
Dengan posisi seperti itu, keluarga Jokowi tidak perlu langsung berhadapan dengan Prabowo. Mereka bisa memperluas jaringan, membesarkan PSI, dan tetap menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok elite. Dengan begitu, mereka punya pilihan yang lebih luas ketika peta politik 2029 mulai terbentuk. Inilah yang saya sebut politik daya tawar.
Seseorang tidak harus menjadi oposisi untuk membangun kekuatan sendiri. Ia juga tidak harus memutus hubungan dengan penguasa untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam politik elektoral Indonesia, kekuatan yang punya organisasi, dukungan publik, dan jaringan elite biasanya diperhitungkan sebagai calon mitra koalisi. Karena itu, kemungkinan Jokowi dan Prabowo kembali bekerja sama di masa depan tetap terbuka. Hanya saja, jika itu terjadi, posisi mereka tidak akan sama seperti pada Pilpres 2024.
Ujian sesungguhnya: dari popularitas ke organisasi
Popularitas Jokowi tidak otomatis berpindah ke PSI, Kaesang, atau Gibran. Pemilih yang mendukung Jokowi saat menjadi presiden belum tentu memilih PSI. Keberhasilan Gibran sebagai wakil presiden juga tidak otomatis berarti ia punya basis dukungan sendiri.
Karena itu, PSI harus membuktikan kemampuan membangun organisasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan, merekrut kader yang kompeten, merumuskan agenda politik yang jelas, dan memperluas dukungan di luar jaringan relawan Jokowi.
Jika PSI gagal melewati ambang batas parlemen pada 2029, proyek konsolidasi ini akan menghadapi masalah serius. Sebaliknya, jika PSI berhasil masuk DPR, keluarga Jokowi akan memiliki alat politik yang lebih nyata untuk bernegosiasi. Jadi, masa depan poros politik ini tidak hanya ditentukan oleh hubungan personal dengan Prabowo, tetapi juga oleh kemampuan membangun institusi yang bisa bertahan tanpa bergantung pada satu tokoh.
Tiga kemungkinan menuju 2029
Pertama, Prabowo memperkuat pemerintahan dan koalisinya sendiri, sementara Jokowi membesarkan PSI di luar pemerintahan. Kedua kekuatan lalu berjalan dengan agenda masing-masing.
Kedua, Jokowi dan Prabowo kembali menemukan titik temu. PSI menjadi bagian dari koalisi yang lebih luas, sementara keluarga Jokowi tetap memiliki ruang politik sendiri.
Ketiga, perbedaan kepentingan berkembang menjadi persaingan terbuka. Jokowi dan jaringannya membangun poros alternatif, sementara Prabowo memperkuat kekuasaannya.
Ketiganya masih mungkin. Sampai hari ini, belum ada bukti bahwa keluarga Jokowi menyatakan diri sebagai oposisi. Namun menurut saya, kemungkinan lahirnya kekuatan politik mandiri keluarga Jokowi lebih layak diperhitungkan daripada membaca mundurnya Gibran sebagai peristiwa pribadi semata. Sebab, jalur PSI sudah dibangun jauh sebelum krisis ini terjadi.
Penutup: kehilangan jabatan belum tentu kehilangan kekuasaan
Mundurnya Gibran mungkin akan dicatat sebagai salah satu peristiwa politik penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo sejauh ini. Namun, maknanya tidak berhenti pada siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden. Pemerintah punya waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama calon pengganti. Dari sana, kita bisa melihat arah konsolidasi kekuasaan yang sebenarnya.
Prabowo punya kepentingan membangun pemerintahan yang mandiri. Jokowi ingin tetap relevan setelah dua periode kepresidenan. Gibran perlu membangun kembali masa depan politiknya. Kaesang memegang tanggung jawab membesarkan PSI. Kepentingan mereka bisa bertemu, tetapi juga bisa berbenturan.
Karena itu, saya cenderung membaca perkembangan ini bukan sebagai bukti bahwa Jokowi dan Prabowo sudah berpisah secara permanen. Yang lebih tepat, ini bisa menjadi tanda berakhirnya ketergantungan politik di antara keduanya.
Pada akhirnya, ada satu hal yang perlu kita ingat: dalam politik, kehilangan jabatan tidak selalu berarti kehilangan kekuasaan. Namun, memiliki popularitas dan jaringan juga tidak otomatis membuat seseorang mampu menguasai kekuasaan.
Pertarungan yang sesungguhnya adalah siapa yang mampu mengubah pengaruh pribadi menjadi kekuatan politik yang terorganisasi, berkelanjutan, dan mendapat legitimasi dari rakyat.
Catatan redaksi: Tulisan ini adalah opini dan analisis berdasarkan informasi yang tersedia hingga 12 November 2026. Penafsiran atas motif dan strategi para aktor politik merupakan hipotesis analitis, bukan klaim adanya kesepakatan politik rahasia.
