Jakarta, Makronesia.id — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan pemotongan anggaran kementerian sektor pangan mengalami pemangkasan cukup signifikan. Padahal, Selain persoalan instrumen kesehatan yang menjadi perhatian lebih, sektor pangan mestinya menjadi prioritas penguatan termasuk penguatan anggaran, bukan malah di potong.
Akmal merangkum perubahan atau penyesuaian anggaran akibat adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020 yang berdampak pada perubahan APBN mitra kerjanya, yakni Kementan berkurang dari 21 T menjadi 17,4 T; KKP berkurang dari 6,4 T menjadi 5,3 T; dan KLHK berkurang dari 9,3 T menjadi 7,7 T.
“Sangat disayangkan, mestinya penghematan dari kemeterian lain ini dapat memperkuat sektor kesehatan dan pangan. Pemotongan uang cukup besar di Sektor pangan (Kementan,KKP dan LHK) ini belum ada persiapan solusi di masa datang. Padahal masalah kita kedepan adalah ketersediaan pangan setelah pandemi Covid 19”, tukas Politisi PKS ini.
Anggota DPR Komisi IV ini memberi gambaran bahwa pengurangan anggaran belanja Kementerian Pertanian yang semula Rp 21,06 Triliun menjadi 17,44 Triliun tidak sebanding dengan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian untuk penaganan COVID-19 dengan jumlah Rp 1,85 T. Perlu dipertimbangkan lagi untuk pemerintah, pengurangan anggaran kementeraian pertanian sekitar 3,6 T ini mesti dibalik logikanya. Seharusnya postur kementerian pertanian ini seperti pada APBN 2016, yakni Rp 31,5 triliun. Bahkan, kementerian pertanian jaman Amran pernah mengusulkan, APBN 2020 kementan sebesar Rp32,58 triliun untuk memperkuat diseminasi teknologi dan penyuluhan, pemanfaatan lahan rawa, pengembangan ternak rakyat dan program akselerasi ekspor.
Sorotan anggota DPR dari Sulawesi Selatan II ini juga pada proporsioanalitas pengamanan ketersediaan pangan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian untuk penaganan COVID-19. Angka Refocusing sebesar 1,85T. Sedangkan Pengamanan Pangan hanya sebesar Rp 198,95 M.
“Saya melihat, kementerian pertanian terlalu kecil dalam mengalokasikan pengamanan ketersediaan pangan yang hanya sebesar Rp 198,95 M dari total anggaran refocusing 1,85 T pada penanganan Covid-19 ini. Sektor pangan ini mestinya ada limpahan anggaran dari kementerian lain sejajar dengan urgensinya bidang kesehatan. Dua agenda utama Pemerintah dalam prioritas penaganan covid-19 adalah kesehatan dan pangan. Anggaran pangan di pangkas sedangkan kesehatan sudah sesuai membesar semula 57 T ditambah menjadi 76 T”, tutur Akmal.
Legislator PKS ini juga menyoroti realokasi anggaran sebesar Rp 483,74 miliar atau setara 9,12 persen dari total APBN-P KKP 2020 yang merupakan bagian penting dari penyangga sektor pangan. Perikanan Tangkap dan Budidaya serta penyedia garam, mestinya juga dapat limpahan anggaran cukup. Menurut dia, hampir seluruh rekannya di Komisi IV, menyarankan tidak ada pemotongan pada anggaran KKP. Sedangkan dia sendiri menginginkan agar KKP malah dapat tambahan anggaran untuk memperkuat sektor pangan sebagai persiapan pasca covid-19.
“Saya menyarankan kepada seluruh mitra komisi IV, terutama kementerian pertanian dan Kementerian kelauatan perikanan, agar memiliki porsi anggaran lebih yang bersumber dari kementerian lain. Sektor Kesehatan dan pangan menjadi sangat vital pada keadaan wabah covid 19 baik saat sekarang atau seusai wabah ini berlalu”, tutup Andi Akmal Pasluddin.
