MAKRONESIA.ID | ANALISIS POLITIK DAN KETATANEGARAAN
JAKARTA, 16 November 2026: Kursi Wakil Presiden kosong sejak Kamis (12/11/2026), dan waktu Presiden Prabowo Subianto untuk menyodorkan dua nama kepada MPR menipis. Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, dan MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan wapres pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026.
Mengapa Gibran mundur
Pengunduran diri ini tidak terjadi di ruang hampa. Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Langkah mundur diambil saat usulan pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat bergulir di DPR.
Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menjelaskan konsekuensi hukumnya. Menurut dia, putusan itu berlaku sejak suket diterbitkan (ex tunc), sehingga Gibran dinilai sejak awal tidak memenuhi syarat pendidikan. Pernyataan itu memancing pertanyaan publik. Seorang warganet bertanya mengapa hanya Gibran yang dipersoalkan padahal ia maju bersama Prabowo, dan jawaban Yusril belum memuaskan sebagian netizen. Yusril menepis anggapan bahwa Prabowo harus ikut mundur dan menyatakan persoalan ijazah hanya terkait Gibran.
Aturan main: waktu sempit, dua nama wajib
MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wapres pengganti. Presiden mengajukan dua nama calon. Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mewajibkan nama beserta kelengkapan persyaratan diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang, sehingga batasnya sekitar 18 November. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan MPR tidak ingin kursi wapres kosong terlalu lama.
Dengan jarak hanya tiga pekan dari pengunduran diri ke sidang, ruang uji publik atas para calon menjadi sempit. Di sinilah letak risiko pertama: seleksi yang cepat dengan catatan dokumen yang baru saja menjadi sumber krisis.
Koalisi menyerahkan keputusan, tapi memberi arah
Prabowo memberi waktu sepekan kepada partai pengusung untuk membahas nama dalam pertemuan di Istana Bogor. Menurut Zulkifli Hasan, Prabowo belum menyebut satu figur pun. Pembahasan berlanjut setelah Prabowo ke Palu dan Manila untuk KTT ASEAN. Artinya, pertemuan lanjutan koalisi bisa jatuh mendekati atau melampaui tenggat. Ini perlu dikonfirmasi ke Istana.
Koalisi sepakat menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo, dan semua partai tidak mengusulkan kadernya. Namun PAN mendorong kandidat dari Gerindra. Partai Demokrat tidak mengusulkan nama, dan Ketua Umum AHY merujuk Pasal 8 UUD 1945 serta menghormati kewenangan presiden mengusulkan dan MPR memilih.
Peta kandidat berdasarkan fakta
- Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR, Ketua Harian Gerindra). Namanya paling konsisten muncul. Hanta Yuda menyebut Dasco dan Muzani berpotensi, dengan Puan sebagai opsi jika Prabowo melihat ke luar Gerindra. Efriza dari Citra Institute menilai Dasco menguntungkan Prabowo karena berperan menenangkan gejolak pemerintahan dan dinilai bisa diterima publik maupun aparat penegak hukum. Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar juga menilai Dasco layak.
- Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta). Adib Miftahul menilai Pramono dan Dasco sama-sama punya sisi teknokratis yang dibutuhkan Prabowo.
- Puan Maharani (Ketua DPR, PDIP). Juru bicara PDIP Guntur Romli menegaskan nama Puan bukan usulan partai, dan PDIP masih konsisten berada di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres. Nama Puan disampaikan elite partai koalisi, bukan oleh PDIP sendiri.
- Nama lain yang beredar: Sugiono, Ahmad Muzani, Bahlil Lahadalia, dan AHY. Peluang AHY disebut menghadapi tantangan kepentingan PAN, Golkar, dan Gerindra. Semuanya masih spekulasi, belum ada konfirmasi Istana.
Skenario dan risiko
Skenario 1: Gerindra penuh (Dasco). Paling mulus bagi koordinasi, dengan keberatan koalisi yang kecil karena PAN sudah bersuara mendukung. Risikonya, Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama, sehingga mitra koalisi bisa merasa ruang bagi mereka menyempit. Konsentrasi pengaruh pada satu figur yang sudah kuat di parlemen juga menjadi catatan kritis. Dasco juga harus meninggalkan kursi pimpinan DPR.
Skenario 2: Rekonsiliasi (Puan atau Pramono). Dampak politiknya terbesar karena menarik PDIP mendekat, tetapi juga paling rapuh. PDIP belum mengusulkan siapa pun, sehingga pencalonan bisa memunculkan friksi internal partai. Analis Yunarto Wijaya, menurut judul pemberitaan Tribunnews, menilai Puan sangat sulit dipilih karena PDIP bukan partai pengusung Prabowo. Jika Puan atau Pramono maju, kursi Ketua DPR atau Gubernur DKI ikut berpindah tangan.
Skenario 3: Dua nama sebagai pasangan simbolis. Karena konstitusi mewajibkan dua calon, satu nama kuat bisa disandingkan dengan nama kedua yang lebih lemah. Dengan peta kursi koalisi di MPR, hasil pemilihan diperkirakan lebih ditentukan oleh siapa yang dipilih Prabowo daripada oleh pemungutan suara di Senayan. Ini analisis redaksi, bukan data resmi.
Skenario terburuk. Pertama, nama yang diajukan ternyata bermasalah dokumennya, dan itu terjadi di tengah krisis ijazah yang belum reda. Kedua, nama diajukan terlambat dari tenggat, sehingga MPR harus mengatur ulang jadwal. Ketiga, polemik tafsir ex tunc melebar menjadi pertanyaan legitimasi pasangan Prabowo-Gibran 2024. Yusril sudah menolak argumen itu, tetapi perdebatan akademis dan politiknya belum selesai. Keempat, ada perbedaan pandangan di DPR soal HMP: Doli Kurnia menegaskan niat mundur Gibran tak memengaruhi komunikasi lintas fraksi soal HMP, sementara anggota DPR Khozin disebut menilai HMP berpotensi tidak berlanjut jika pengunduran diri resmi. Redaksi mencatat ini sebagai ketidakpastian, bukan kesimpulan.
Yang harus dicermati publik
Pertama, siapa dua nama yang diserahkan sebelum atau sekitar 18 November. Kedua, apakah kelengkapan persyaratan, terutama dokumen pendidikan, diverifikasi secara terbuka. Ketiga, sikap resmi PDIP. Keempat, kompensasi politik bagi partai koalisi di luar Gerindra.
Catatan redaksi: kutipan bursa nama bersumber dari pengamat dan elite partai, bukan keputusan Istana. Penilaian skenario adalah analisis editorial Makronesia.id.







