JAKARTA, (18/11) Makronesia.id – Jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia sudah mencapai 23,21 juta per Agustus 2026. Aturan main untuk stablecoin dan tokenisasi aset, dua produk yang diramal menjadi gelombang berikutnya, masih disusun. Di sela jeda regulasi itu, Coinfest Asia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar dialog di Pusat Inovasi OJK, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Salah satu isu utamanya adalah perlindungan hak pemegang token.
Apa yang dibahas?
Menurut keterangan resmi Coinfest Asia, forum bertajuk Industry Intelligence: Key Findings & Regulator Dialogue on Indonesia’s Digital Assets itu membahas laporan Practitioner Intelligence on Stablecoins and Tokenization in Asia. Laporan tersebut disusun dari empat diskusi tertutup praktisi di Institutional Summit, Bali, 21 Agustus 2026, dengan dukungan ICEx Group.
Laporan itu merumuskan tiga kebutuhan utama untuk adopsi tokenisasi oleh institusi:
- kejelasan hak pemegang token, termasuk perlindungan aset dasar dari risiko kepailitan penerbit;
- likuiditas pasar sekunder;
- kesiapan distribusi dan partisipasi investor.
Dari enam kelas aset yang dikaji, emas dan reksa dana pasar uang dinilai paling dekat untuk ditokenisasi di Asia. Untuk stablecoin, laporan merinci delapan aspek kesiapan internal institusi, antara lain uji tuntas cadangan penerbit, tata kelola dompet dan kustodian, serta prosedur penebusan.
“Kami turut membawa kebutuhan nyata industri sebagai masukan bagi regulator,” ujar Co-Head Coinfest Asia, Dhila Rizqia.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menyebut laporan itu masukan berharga. Ia menekankan tiga fokus pengembangan: literasi, industri, dan stabilitas. OJK juga akan mengukur perkembangan literasi, inklusi keuangan, dan tata kelola.
Pasar bergerak lebih cepat dari aturan
Bagi investor ritel, soal waktu paling penting. Akun kripto bertambah sekitar 2,74 juta sejak Desember 2025, sementara nilai transaksi Juli 2026 turun 28,2 persen dari bulan sebelumnya. Artinya, lebih banyak orang masuk dengan aktivitas perdagangan yang naik-turun.
Di sisi regulasi, OJK menyatakan POJK stablecoin akan rampung pada Januari 2027. Rancangan aturan penawaran aset ditokenisasi sempat ditargetkan terbit paling lambat kuartal III-2026. Pemberitaan terakhir yang kami temukan, pertengahan Oktober, masih menyebut OJK menyusun RPOJK tentang penawaran aset yang ditokenisasi.
Produknya sudah lebih dulu ada. Salah satu platform, Bittime, sudah menyediakan produk tokenized US stocks. Padahal, menurut platform itu sendiri, kepemilikan token tidak selalu memberi hak yang sama dengan kepemilikan langsung atas aset acuannya.
Sandbox bukan garis akhir
OJK mengatakan sejumlah model stablecoin rupiah sudah lulus regulatory sandbox, tetapi kelulusan itu bukan akhir pengawasan. Pejabat OJK Dino Milano Siregar mengingatkan agar stablecoin tidak menjadi jalan belakang menciptakan “rupiah privat”. OJK juga menekankan perlunya kejelasan aset dasar, hak pemegang token, mekanisme penukaran, dan perlindungan konsumen.
OJK berencana mengatur stablecoin sebagai instrumen transaksi, bukan alat pembayaran. Bank Indonesia punya jalur sendiri. Rupiah Digital berbasis CBDC ditegaskan bukan aset kripto maupun stablecoin, meski Gubernur BI Perry Warjiyo pernah menyebut surat berharga digital berbasis SBN sebagai versi stablecoin nasional. Perry juga pernah memperingatkan bahwa stablecoin swasta dapat memperbesar ketidakstabilan keuangan dan belum punya regulasi yang jelas.
Bagi investor ritel, dua otoritas dengan kerangka berbeda berarti satu hal. Perlu kejelasan kewenangan pengawasan sebelum produk massal beredar.
Kritik: forum institusional, korban potensial ritel
Dua hal patut dicatat. Pertama, tiga kebutuhan utama dalam laporan Coinfest dirumuskan untuk adopsi institusional. Suara investor ritel muncul hanya lewat frasa “partisipasi investor”. Padahal merekalah yang paling dulu terpapar.
Kedua, laporan itu bersumber dari praktisi industri dalam diskusi tertutup. Ini perspektif pelaku pasar, belum kajian independen.
Peringatan global juga belum reda. Menurut sebuah ulasan, Bank for International Settlements pada April 2026 menyebut USDT dan USDC sebagai sumber risiko stabilitas keuangan dan arbitrase regulasi. Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya mengingatkan bahwa penjualan aset cadangan stablecoin bisa merembet ke simpanan bank dan pasar obligasi pemerintah.
Pelajaran dari pasar yang sudah berjalan
Perlindungan konsumen bukan isu abstrak. Jumlah investor kripto telah melampaui investor saham, tetapi pemahaman yang memadai belum mengikutinya sehingga muncul risiko perilaku spekulatif. Sepanjang Januari–Mei 2026, Satgas PASTI menghentikan 228 pedagang aset keuangan digital ilegal. OJK juga melaporkan lima insiden di ekosistem aset keuangan digital selama Agustus–September 2026. Secara lebih luas, OJK mencatat lebih dari 636 ribu laporan pengaduan penipuan transaksi keuangan.
Pelaku industri sepakat soal pentingnya aturan. Direktur Operasional Bittime Ryan Lymn menyebut stablecoin dirancang menjaga kestabilan nilai, tetapi tidak bebas risiko. Risikonya meliputi penerbit, kecukupan cadangan, likuiditas, dan kemampuan menukar kembali.
Yang perlu dicermati investor
Bagi investor ritel, kemajuan memang ada: sandbox, rencana POJK, dan peluang tokenisasi emas serta reksa dana yang lebih terjangkau. Sebelum membeli produk berlabel stablecoin atau token aset, ada empat hal yang perlu dipastikan:
- Apakah platformnya berizin OJK?
- Apa aset dasar dan siapa kustodiannya?
- Apa hak pemegang token jika penerbit bermasalah?
- Bagaimana mekanisme penukaran dan likuiditasnya saat pasar tertekan?
Jika jawabannya belum jelas, label “stabil” atau “berbasis aset nyata” belum cukup menjadi jaminan. (Alia Mudira)







