SEMARANG – Keberadaan lahan Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) yang mangkrak bertahun-tahun mendapat kritikan dari kalangan pengusaha. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dianggap tak mampu memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal. Padahal kawasan PRPP lokasinya cukup strategis di dekat Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, sehingga memiliki nilai komersial yang tinggi.
Kritikan tajam datang dari Wakil Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jawa Tengah Shoraya Lolyta Octaviana. Menurutnya, lahan PRPP sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi. Lokasinya sangat strategis, tak jauh dari Bandara Internasional Ahmad Yani. Kawasan itu juga dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Namun, sayangnya pemanfaatannya tak maksimal.
“PRPP ini ibarat gerbang masuknya Jawa Tengah. Saat pendatang turun pesawat dan masuk Kota Semarang, pasti melewati PRPP. Semestinya ini bisa dimanfaatkan karena lokasinya strategis. Apalagi kawasan sekitar bandara, kini mulai berkembang dengan banyaknya tempat-tempat usaha baru,” kata Shoraya, dalam keterangan tertulisnya di Semarang, Selasa (19/10/2021).
Wanita yang akrab disapa Aya ini menambahkan, perlu langkah proaktif dari Pemprov Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar lahan seluas ratusan hektare tersebut tak mangkrak dan sia-sia. Upaya Pemprov Jawa Tengah menarik investor untuk menggarap lahan tersebut hingga kini belum terwujud. Pasalnya, pemanfaatan aset lahan tersebut akan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jawa Tengah.
“Kalau melihat kawasan PRPP ini rasanya sedih sekali. Gedung-gedungnya mangkrak tak terawat, banyak plafon yang jebol, dan ditumbuhi rumput liar. PRPP sepi, seolah tak ada yang melirik,” ujar mantan Ketua HIPMI Perguruan Tinggi Jawa Tengah ini.
Selain menyumbang PAD, pemanfaatan lahan PRPP juga akan menggerakkan perekonomian Jawa Tengah. Para pelaku UMKM misalnya, bisa ikut berjualan jika kawasan tersebut hidup.
Lahan PRPP sendiri kini dikuasai Pemprov Jawa Tengah setelah puluhan tahun bersengketa dengan PT. Indo Perkasa Usahatama (IPU). Hal itu menyusul dikabulkannya upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo oleh Mahkamah Agung (MA). Meski aset-aset PRPP yang luasnya sekitar 248 hektare tersebut sudah di tangan Pemprov Jawa Tengah, hingga kini belum ada investor yang masuk dan memanfaatkannya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri pernah menjanjikan akan merevitalisasi kawasan PRPP. Dia berharap PRPP dapat menunjang kegiatan meeting, insentif, conference, and exhibition atau MICE. Ganjar menargetkan revitalisasi akan dimulai pada 2020 dan akan rampung pada 2022 mendatang. Namun faktanya, hingga akhir 2021 ini wacana tersebut belum terlaksana.
Dikatakan Shoraya, jika lahan PRPP bisa dimanfaatkan maksimal dan dibangun menjadi kawasan MICE yang megah, hal tersebut akan menjadi monumen bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang masa jabatannya akan berakhir pada 2023. Sedikit flashback, dia menyebut dua Gubernur Jawa Tengah sebelum Ganjar meninggalkan monumen yang membanggakan bagi masyarakat Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto misalnya dikenal karena berhasil membangun Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Sementara mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dikenal karena upayanya mendorong keberadaan jalan tol Semarang-Solo.
“Nah, saya belum melihat Pak Ganjar akan mempunyai legacy yang membanggakan bagi masyarakat Jawa Tengah. Jangan sampai Pak Ganjar ini hanya terkenal di medsos (media sosial) tapi tidak memiliki peninggalan apapun bagi warga Jawa Tengah saat purna tugas nanti,” ucap Bakal Calon Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Tengah itu.(AM/BA)
