Jakarta, Makronesia.id — Anggota Komisi VII DPR RI meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memperjelas perkembangan offtaker atau pembeli gas yang nantinya akan diproduksi oleh Blok Abadi Masela Provinsi Maluku. Penegasan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII, Saadiah Uluputty dalam rapat yang dilakukan bersama Kepala SKK Migas pada Kamis (16/01) di Kompleks Senayan Jakarta.
Hingga saat ini sebut Saadiah, pemerintah lewat SKK Migas belum mengumumkan secara terbuka offtaker Gas dari Blok Abadi Masela. Saadiah menandaskan jika kejelasan offtaker ini penting karena kegagalan penyerapan hasil produksi gas akan berdampak negatif.
“Jangan sampai ketika lapangan sudah siap berproduksi, pembeli belum siap menyerapnya. Ini akan menghalangi pencapaian target lifting nasional”, Ucapnya.
Target produksi atau lifting minyak dan gas bumi disorot oleh Aleg PKS ini karena review atas capaian lifting migas nasional tidak memenuhi target yang telah ditetapkan di APBN.
Saadiah mencontohkan, laporan kinerja SKK Migas terkhusus lifting Migas nasional pada APBN 2019 ditarget sebesar 775 ribu barel per hari (BOPD).
‘‘Faktanya, hingga Desember 2019, hanya mampu tercapai 746 ribu BOPD atau 96,3 persen”, jelas Saadiah.
Hal serupa juga terjadi pada lifting gas yang ditargetkan 7.000 MMSCFD, hanya mampu tercapai 5.926 MMSCD atau hanya 84,8%.
“Jika ditotal, target lifting minyak dan gas bumi hanya tercapai sebesar 90,5 % dari target APBN 2019”, sebut Aleg Dapil Provinsi Maluku ini.
Saadiah menyebut, review atas capaian lifting migas beberapa tahun belakang, trendnya semakin seret.
“Produksi migas Indonesia semakin tidak menggembirakan. Realisasi lifting migas tahun 2017 mencapai 98,9% dari target APBN 2017. Di tahun 2018 hanya 96 persen. Data kinerja lifting 2019 jarak semakin melemah, hanya 90,5% dari target APBN 2019’, detail Saadiah.
Dirinya meminta agar SKK Migas lebih serius menjaga lifting migas Indonesia.
“SKK Migas harus beri perhatian serius. Penurunan produksi migas ini memprihatinkan”, imbuh Saadiah.
Saadiah melanjutkan, berbagai faktor penyebab kegagalan produksi migas harus diantisipasi dan diatasi dengan baik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya lifting migas ini adalah terjadinnya kebocoran pipa di beberapa lapangan produksi, diantaranya di Blok Cepu yang menyebabkan hilangnya potensi lifting minyak sebesar 2,9 ribu BOPD.
Selain itu, terjadi kebocoran pipa gas di Blok Southeast Sumatera (SES) yang dikelola oleh PT.Pertamina Hulu Energi SES yang menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Cilegon seebsar 56 BBTUD.
“Kebocoran pipa harus dicegah melalui inspeksi rutin yang bagus, serta segera ditangani jika kebocoran tersebut sudah terjadi” tegas Saadiah.
Saadiah juga mendesak agar SKK Migas membuat perencanaan pengembangan secara rinci atas potensi potensi baru sumber baru minyak dan gas.
“SKK Migas pernah menyampaikan dalam rapat Komisi VII sebelumnya jika ada 70 cekungan yang belum dibor. Sebagian besar berada di kawasan Indonesia Timur”, Saadiah mengingatkan.
Pengembangan potensi baru sumber Migas ini penting karena dapat meningkatkan lifting ketika telah berproduksi.(BA/AM)
