SAMARINDA, Makronesia.id – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming mengusung sejumlah misi besar dalam kepemimpinannya. Salah satunya, Ia berambisi untuk mewujudkan kader HIPMI ke depan bisa mengubah pola pikir dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), antara lain, mewujudkan industrialisasi dan melakukan kontribusi digitalisasi pada era industri 4.0, demi menyambut ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikannya pada saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Kalimantan Timur 2020-2023 di Harris Hotel Samarinda, Kalimantan Timur. Pelantikan yang bertajuk “Kolaborasi Bisnis Pengusaha Muda Kaltim”, dihadiri Maming mengatakan, kader HIPMI khususnya di Kalimantan Timur juga bisa memberikan edukasi dalam menumbuhkembangkan pengusaha-pengusaha baru.
HIPMI berkomitmen menjadi garda terdepan dalam membangun negeri, mengoptimalisasi pengelolaan SDA, mendorong inovasi, dan mengutamakan industrialisasi untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang. HIPMI juga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri di Kalimantan Timur khususnya yang berbasis SDA lokal sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan perekonomian provinsi yang relatif masih muda itu, namun sangat kaya akan berbagai SDA.
“Menurut saya, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang potensial baik dilihat dari ketersediaan SDA-nya maupun dari letak geografis yang strategis. Kami berharap, dapat menjadi landasan untuk pengembangan berbagai industri, khususnya industri yang berbasis SDA di Kalimantan Timur,” ujar Maming.
Selain itu, Ia juga berharap, kader HIPMI di Kalimantan Timur dapat membangun jaringan pendanaan usaha baik melalui perbankan maupun beberapa pemilik modal dan menumbuhkembangkan industri lokal agar memiliki daya saing di tingkat nasional. Dan juga dikemukakan menjadi mitra strategis pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim dalam pembangunan ekonomi, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan penunjukkan daerah di Kaltim sebagai kawasan baru IKN, bahwa HIPMI akan membuat strategi agar tidak menjadi penonton. Dengan beberapa langkah yang akan dilakukan. Kami meminta kepada Pemprov Kaltim membuat regulasi. Misalnya dalam proyek, diusahakan ada klausul atau peraturan daerah (perda) yang memberikan kewenangan lebih kepada pengusaha-pengusaha lokal,” ucapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menambahkan, regulasi harus didorong pengusaha-pengusaha lokal melalui saluran-saluran politik yang ada di Kantor DPRD Kaltim. HIPMI meminta Pemprov Kaltim bisa mengalokasikan anggaran-anggaran untuk pengembangan ekonomi lokal. UMKM untuk mem-back up kemajuan ekonomi Kaltim.
“Selain itu, HIPMI Kaltim akan melakukan pembinaan anggota dan kaderisasi. Menciptakan banyak pengusaha baru yang tahan banting. Kami mau tanamkan di alam bawah sadar anak muda sekarang agar berpikir menjadi pengusaha. Cita-citanya harus jadi pengusaha. Dan peran media massa sangat penting untuk menyuarakan perubahan di Kaltim,” ungkapnya.
Pihaknya ingin membangun HIPMI di Kaltim menjadi jauh lebih baik. Karena ke depan, Kaltim akan menjadi IKN yang pastinya banyak persaingan dalam dunia usaha.
“Kami mengharapkan HIPMI ini bagian dari entitas pembangunan Provinsi Kaltim, bagaimana pengusaha lokal khususnya pemuda, bisa terlibat langsung dalam pembangunan IKN. Semoga HIPMI bisa menjadi salah satu kekuatan baru untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Kaltim, Bakri Hadi, mengatakan bahwa salah satu visi dalam masa kepemimpinannya adalah melahirkan 300 pengusaha muda di Kaltim. Para pengusaha itu akan dilahirkan melalui program Sekolah Bisnis Pemula.
“Sasarannya adalah mahasiswa. Melalui brainstorming, kami akan ubah mindset mereka sebagai pengusaha. Karena pengusaha setiap hari berpikir bagaimana menghidupi banyak orang,” pungkas Bakri Hadi. (*)
