Makronesia.id, Jakarta – Indonesia, dengan ekonomi digitalnya yang berkembang pesat, telah menempatkan dirinya sebagai pemain kunci di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2023, nilai ekonomi digital negara ini mencapai US$82 miliar, yang tertinggi di Asia Tenggara. Meskipun demikian, tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi modern masih menjadi fokus utama dalam agenda nasional.
Pembahasan mendalam mengenai visi masa depan digital Indonesia menjadi sorotan utama dalam acara CIPS DigiWeek 2024 Press Briefing yang digelar di Jakarta. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menerbitkan Policy Communiqué berjudul “Sebuah Visi untuk Masa Depan Digital Indonesia” setelah menggelar diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil.
Anton Rizki, CEO CIPS, menjelaskan bahwa policy communiqué tersebut mengusulkan tujuh rekomendasi krusial untuk diberlakukan guna memajukan ekosistem digital Indonesia. Salah satunya adalah perlunya peningkatan ketahanan infrastruktur digital dan investasi yang substansial untuk menyongsong era transformasi digital di masa depan.
“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, perubahan iklim yang meresahkan, dan percepatan teknologi yang tak kenal lelah, regulator harus merancang kebijakan yang mendorong investasi berkelanjutan dalam teknologi digital serta infrastrukturnya,” papar Anton Rizki.
Rekomendasi lainnya meliputi peningkatan regulasi dan penerapan kebijakan inovatif, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan privasi data, serta pemanfaatan kerangka kerja ekonomi digital ASEAN untuk meningkatkan daya saing global dan integrasi pasar regional.
Anton menambahkan, “Kami juga mendorong prioritas untuk melindungi privasi data pribadi masyarakat, memastikan akses internet yang berkualitas merata, serta mengatasi kesenjangan digital yang masih terjadi di Indonesia.”
Selain itu, Andianto Haryoko, Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan TIK dari Kementerian PPN/Bappenas, memaparkan empat arah kebijakan utama dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Arah kebijakan ini mencakup peningkatan layanan komunikasi berkecepatan tinggi di daerah terpencil, digitalisasi layanan publik, peningkatan literasi digital, dan penguatan keamanan digital nasional.
Sutedjo Tjahjadi, Ketua APTIKNAS, menekankan pentingnya memiliki pengambil kebijakan yang memiliki wawasan luas terhadap transformasi digital, serta komitmen untuk memastikan akses yang merata bagi semua.
“Dunia digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Oleh karena itu, inovasi dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekosistem digital Indonesia,” ungkapnya.
Dengan semakin kompleksnya dinamika global dan percepatan teknologi, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat infrastruktur digitalnya dan meningkatkan daya saing global dalam era digital. Melalui implementasi rekomendasi yang disusun secara hati-hati, Indonesia berpotensi untuk menjadi salah satu pemimpin dalam inovasi digital di kawasan Asia Tenggara dan beyond. (EHS-01)
