Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli menilai defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah bisa ditebak sejak awal. Bahkan sejak awal sudah terlihat sistem BPJS seolah-olah dirancang gagal finansial.
Dipaparkan data, mengacu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga akhir 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp10,98 triliun.
“Kita lihat dari awal. Pertama diperlambat pelaksanaannya harusnya 2011 undang-undang jadi 2014 baru dilaksanakan,” ujar Rizal di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).
Alasan kedua, lanjut Rizal, modal yang diberikan pemerintah hanya Rp5 Triliun. Padahal model sejumlah itu sangat sedikit untuk mengelola sekelas BPJS kesehatan.
“Jadi dari awal kalau modal yang dipakai hanya Rp5 triliun pasti di kemudian hari akan bermasalah. Yang ketiga struktur iurannya sengaja dibikin kecil sekali,” tegasnya.
Atas dasar itu, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini menilai pemerintah sebelum Jokowi-JK setengah hati menjalankan program BPJS. “Pemerintah yang dulu memang ogah-ogahan untuk melaksanakan BPJS,” tuntas Rizal Ramli.
