Jakarta, Makronesia.id – Anggota DPR periode 2019-2024 dari sembilan fraksi diminta aktif bersuara menyampaikan apirasi rakyat. DPR sebagai parlemen mesti bisa menjadi penyeimbang kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini. Ia mengatakan seluruh anggota DPR serta fraksi mesti bisa mengokohkan parlemen sebagai penyambung aspirasi rakyat.
“Anggota parlemen adalah wakil rakyat. Maka sudah semestinya pikiran, ucapan, tindakan dan keputusannya harus mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan rakyat,” kata Jazuli, dalam keterangannya, Rabu, (16/10/2019).
Jazuli menyampaikan ajakan ini sebagai pengingat dan ajakan memperbaiki kinerja dewan untuk lima tahun yang akan datang. Kata dia, sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus aktif membuka mata, telinga mendengarkan dan mencarikan solusi persoalan rakyat.
Dia menambahkan persoalan rakyat sekarang kompleks. Maka itu, di hari parlemen yang jatuh setiap 16 Oktober mesti menjadi momentum untuk evaluasi kinerja DPR.
“Harus menjadi momentum untuk perbaikan kinerja DPR dengan membuka lebar-lebar mata dan telinga setiap anggota dewan atas realitas permasalahan rakyat,” ujar Jazuli.
Kemudian, ia mengkritik bahwa kebijakan negera mesti mendukung kebutuhan rakyat. Kebijakan pro rakyat seperti pemenuhan kebutuhan dasar sampai pelayanan publik agar semakin baik.
Ia menyebut contoh seperti harga kebutuhan pokok seperti tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sampai biaya pendidikan.
“Jangan terus-terusan naik dan memberatkan rakyat kecil. Sebaliknya, lapangan kerja dan jaminan penghidupan yang lebih mudah dengan payung undang-undang serta kebijakan yang lebih konkret dan eksekutorial,” ujarnya.
Kemudian, ia menambahkan Fraksi PKS di DPR sudah membuktikan saat periode 2014-2019. Cara PKS dengan program Hari Aspirasi Rakyat. Dalam program ini, Fraksi PKS menerima masyarakat yang datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya.
Jazuli menyebut dalam program ini dengan melakukan mediasi, fasilitasi, hingga penyelesaian konkret. Menurut dia, program ini akan diperkuat ke depannya.
“Fraksi PKS juga konsisten menolak setiap kebijakan penaikan harga-harga yang memberatkan rakyat kecil serta mengkritisi kebijakan yang berlawanan. Inilah peran parlemen sebagai penyeimbang dalam kerangka checks and balances yang konstruktif,” tutur Jazuli. (Frt)
