Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, arah kebijakan dan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung pemerintah memenangkan persaingan global. Menjelang berakhirnya Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020-2024, Wapres selaku Ketua KPRBN menyampaikan beberapa arahan strategis kepada para menteri yang hadir.
Pertama, Wapres menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar kebijakan yang dirumuskan berdampak nyata dan sejalan dengan isu-isu prioritas pembangunan nasional.
“Isu-isu yang perlu tindak lanjut segera, misalnya aturan turunan UU Manajemen ASN, juga perlu perhatian khusus,” kata Wapres saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat, Senin (07/10/2024).
Kedua, Wapres menegaskan, pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi harus dioptimalkan. Selain itu, grand design reformasi birokrasi 2025-2045 dan peta jalan tahap pertama harus selaras dengan visi pemerintahan selanjutnya.
“Pemetaan instansi pembuat kebijakan, pelaksana, dan pendukung harus dapat mempercepat dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Ketiga, Wapres menggarisbawahi evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya terkait isu-isu prioritas seperti penanggulangan kemiskinan dan penyederhanaan birokrasi, juga menjadi perhatian utama. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui dampak pelaksanaan dan menilai efektivitas kebijakan sesuai tema yang sudah dilaksanakan, seperti pada isu penanggulangan kemiskinan atau penyederhanaan birokrasi di instansi pusat dan daerah.
“Hasil evaluasi agar dimanfaatkan penuh dalam proses perbaikan kebijakan dan perumusan rencana kebijakan pada periode berikutnya,” pintanya.
Keempat, Wapres menekankan pentingnya mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan membuat birokrasi lebih responsif serta efisien.
“Identitas kependudukan digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik,” pesan Wapres.
“Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Eksekutif (SE) KPRBN Eko Prasojo, serta segenap pejabat dan pengurus KPRBN.
Ayur
